Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 23 Mar 2020 20:00 WIB

Pemerintah Bayar Biaya Perawatan Pasien Corona via BPJS Kesehatan

Hendra Kusuma - detikFinance
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Hasilnya, kenaikan iuran BPJS dibatalkan. Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pemerintah memutuskan untuk membayar biaya perawatan pasien positif virus corona (COVID-19) melalui BPJS Kesehatan. Pemerintah sendiri sudah menunjuk 132 rumah sakit (RS) rujukan resmi di seluruh Indonesia, dan bekerja sama dengan RS swasta, serta membangun RS darurat di Wisma Atlet Kemayoran dan Pulau Galang, Kepulauan Riau.

Diketahui pasien positif Covid-19 terus bertambah. Hingga Senin (23/3/2020) sore, jumlah pasien positif terinfeksi kembali bertambah menjadi 579 orang. Korban meninggal pun meningkat, hari ini mencapai 49 orang, sementara jumlah pasien sembuh mencapai 30 orang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan BPJS Kesehatan akan mempercepat penyaluran dana yang akan dibayar kepada RS yang melakukan penanganan pasien.

"Untuk pembiayaan penanganan Covid-19 yang dirawat di RS, nanti akan di-handle BPJS Kesehatan. Karena memang selama ini, BPJS Kesehatan sudah biasa melaksanakan verifikasi klaim rumah sakit. Kita putuskan secara teknokratik agar Dirut BPJS Kesehatan mendisain proses ini, bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenkeu dan BNPB, serta pemangku kepentingan lainnya," kata Muhadjir dalam keterangannya, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Keputusan itu diambil dalam rapat tingkat menteri tentang Pelayanan Kesehatan Covid-19 yang diikuti Menkes Terawan Agus Putranto, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala BNPB Doni Monardo, dan Staf Ahli Kemenkeu via video conference.

Muhadjir melanjutkan, uang yang akan digunakan bagi RS yang merawat pasienCOVID-19 tidak bersumber dariBPJS Kesehatan atau Dana Jaminan Sosial (DJS), melainkan dana tambahan baru. Proses pembayaran ini, lanjut Muhadjir, akan segera diproses secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih prima lagi.

Proses penyaluran ini nantinya akan dibarengi dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki "cash flow" BPJS Kesehatan, yang dapat digunakan untuk membayar tunggakan ke rumah-sakit.

Menanggapi arahan itu, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyanggupinya. Mekanisme yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan selanjutnya adalah untuk melakukan proses verifikasi secara akuntabel terkait kepada RS yang sudah melayani penanganan pasien Covid-19.

"BPJS Kesehatan siap mendukung ketetapan kebijakan pembayaran. Mekanisme selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi secara akuntabel," kata Fachmi.



Simak Video "Bos BPJS Kesehatan Yakin Naiknya Iuran Bisa Atasi Defisit"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com