Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 24 Mar 2020 10:55 WIB

Rekomendasi DPR ke Pemerintah: Lebarkan Defisit APBN ke 5%

Hendra Kusuma - detikFinance
Banggar DPR dan Pemerintah Lanjut Bahas Defisit APBN 2019 Foto: Hendra Kusuma
Jakarta -

Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merekomendasikan pemerintah bisa melebarkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020 sampai 5% dari yang saat ini maksimal 3%.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengatakan pelebaran bisa diajukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang merevisi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Terutama di penjelasannya. Revisi pejelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3% ke 5% dari PDB dan rasio hutang terhadap PDB tetap 60%," kata Said dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Menurut Said, masih ada dua rekomendasi Banggar DPR ke pemerintah guna melakukan APBN-perubahan tahun 2020. Hal itu dikarenakan penyebaran virus corona (COVID-19) yang telah memukul perekonomian Indonesia.

Dua rekomendasi yang lainnya adalah pemerintah perlu segera menerbitkan Perppu terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan. Poin penting dari penerbitan Perppu ini memberikan insentif PPh orang pribadi dengan tarif PPh 20% bagi yang simpanannya di atas Rp 100 miliar.

Namun yang bersangkutan wajib memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 1 miliar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 ke BNPB sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com