Lara Pekerja Informal di Tengah WFH dan Corona

Soraya Novika - detikFinance
Senin, 30 Mar 2020 20:30 WIB
Tarif baru batas bawah dan batas atas ojek online telah berlaku sejak Senin (2/9/2019). Tarif diatur berdasarkan zonasi.
Foto: Grandyos Zafna

Presiden Joko Widodo memang sudah menyiapkan Kartu Sembako Murah senilai Rp 200.000 per bulan untuk sebanyak 15,2 juta keluarga se Indonesia. Akan tetapi, jumlah itu dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 1 keluarga. Seharusnya jumlah tunjangan yang diberikan lewat Kartu Sembako Murah itu bisa disesuaikan dengan batas garis kemiskinan di masing-masing provinsi.

"Sebetulnya dana Rp 200 ribu/bulan relatif kecil, idealnya mungkin salah satu yang bisa dijadikan tolak ukur itu misalnya menggunakan batas garis kemiskinan di masing-masing provinsi wilayah. Contoh di Jakarta, itu sekitar Rp 600 ribu/bulan dan itu pun seharusnya untuk 1 orang, jadi kalau untuk 1 keluarga dikali 3 sampai 4 orang harusnya minimal Rp 1,2 juta - Rp 2 jutaan," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal juga mengemukakan pendapat serupa. Menurutnya, para pekerja kelas bawah akan kehilangan pendapatan mereka secara drastis apalagi bila kebijakan WFH ini berlaku untuk waktu yang cukup panjang.

"Dalam kondisi seperti ini, masyarakat menengah ke bawah terutama yang bergantung pada mobilitas orang harian ini tentu akan terdampak, mereka tentu akan kehilangan pendapatan mereka secara drastis, kalau tidak seluruhnya paling tidak sebagiannya, ini yang harus diantisipasi," ujar Faisal kepada detikcom.

Selain itu, para pekerja kelas bawah juga bakal kesulitan ketika hendak mencari pendapatan dari pekerjaan lainnya. Sebab tak didukung oleh situasi sosial yang juga terbatas saat ini.

"Mau men-switch ke jenis pekerjaan lain juga tidak gampang, kalaupun switch juga pilihan yang mereka cari itu rata-rata bergantung pada mobilitas orang, jadi kemungkinan besar apapun pilihan mereka untuk ganti pekerjaan tetap akan kehilangan pendapatan mereka," tambahnya.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk menyiapkan secara matang antisipasi atas situasi tersebut. Kompensasi kepada para pekerja informal dianggap paling pas setidaknya untuk bertahan hidup. Adapun kompensasi yang diharapkan hadir untuk para pekerja itu berupa tunai maupun non tunai.

"Perlu ada bantuan langsung. Tidak hanya bantuan tunai ya harusnya ada juga non tunai berbentuk barang atau kartu, tapi di luar itu juga perlu ditunjang dengan mengurangi biaya hidup mereka dari harga-harga kebutuhan harian ada baiknya dikurangi oleh pemerintah, seperti harga BBM, listrik mesti juga diturunkan, jadi biaya hidup mereka bisa berkurang juga," tutupnya.


(fdl/fdl)