Tak Perlu Ragu Lockdown, Pak Jokowi!

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 01 Apr 2020 18:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pengertian lockdown yang ramai dibicarakan demi mencegah penyebaran Corona. Namun Jokowi tak ingin di Indonesia ada lockdown.
Foto: 20detik
Jakarta -

Wabah virus corona masih menyebar di Indonesia. Angka kasus positif virus ini sudah mencapai ribuan orang. Opsi mengisolasi wilayah alias lockdown pun makin gencar disuarakan.

Ekonom senior Didik J Rachbini menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan ragu-ragu jika ingin lockdown di tengah pandemi virus corona. Apalagi jika mayoritas masyarakat setuju akan hal tersebut.

"Menurut saya pemerintah nggak boleh ragu-ragu," kata Didik saat acara diskusi 'Meneropong Fiscal Policy Atasi Corona, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Menurut Didik ajakan ini berdasarkan riset big data INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) mayoritas masyarakat setuju pemerintah melakukan lockdown demi memutus rantai penyebaran virus corona.

Adapun, riset big data yang dilakukan Indef ini mencakup 145 ribu percakapan yang dilakukan oleh 135 ribu orang di jagat media sosial maupun fitur informasi online.

"Hasilnya riset itu, mengumpulkan informasi dari cloud dari 145 ribu percakapan, dari 145 ribu percakapan itu yang buzzer-buzzer itu sudah dihilangkan, ini dari Twitter dan majalah online, dari situ ada 135 ribu orang, sekarang dari percakapan itu 66,28% setuju lockdown," jelas pendiri INDEF itu.

Seruan agar Presiden Jokowi memutuskan lockdown juga datang dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Didik J Rachbini yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus LP3ES dan Peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan hingga kini pemerintah terlalu angkuh untuk terus mengatakan tidak mau melakukan lockdown.

"Pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak ada lockdown! Sudah begitu banyak yang memberikan saran tetapi nampaknya keras kepala, ciri kepemimpinan seolah-olah kuat, tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis," tulis kedua ekonom, lewat keterangan yang diterima Minggu (29/3/2020).

Perlambatan ekonomi memang sudah tidak bisa lagi dicegah, tapi untuk menyelamatkan perekonomian tugas utama pemerintah adalah menangkal wabah corona meluas. Salah satunya dengan melakukan lockdown. Setelah itu baru memikirkan kebijakan ekonomi yang pas.

Didik dan Fachru pun kecewa setelah saran dari Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah. Padahal menurut keduanya, JK bukan orang baru di pemerintahan, bahkan lebih berpengalaman dibanding penghuni Istana Negara yang sekarang.

"Ikuti saran JK, yang sudah lama meminta pemerintah tegas untuk melakukan lockdown, tetapi selalu dijawab, tidak ada lockdown. Tidak ada penghuni di istana itu, yang lebih dari berpengalaman daripada JK," ungkap Didik dan Fachru.

Sementara itu, ekonom senior Indef Dradjad Wibowo juga pernah mengatakan lockdown harus segera dilakukan. Pemerintah harus lebih tegas untuk melakukan pencegahan penyebaran virus dibanding mempertimbangkan perekonomian.

Menurutnya, perekonomian saat ini sudah sangat tertekan karena virus corona. Penyelamatan terbaiknya adalah dengan mencegah wabah ini meluas, kalau perlu ambil langkah ekstrim untuk melakukan lockdown alias isolasi wilayah.

Kalau mau menyelamatkan ekonomi maka harus cegah wabahnya. Justru penyelamatan ekonomi paling bagus dan terbaik adalah mencegah wabahnya, salah satunya lockdown," ungkap Dradjad lewat diskusi teleconference Indef, Selasa (24/3/2020).



Simak Video "Kasus Corona di India Telah Lebih dari 1 Juta Orang Terinfeksi"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)