.webp)
Pemerintah masih enggan melarang warga mudik, khususnya dari Jakarta yang jadi episentrum virus corona. Meski begitu pemerintah sendiri sudah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk menjaga masyarakat tidak mudik, salah satunya dengan memberikan bansos.
Tapi, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, masih ada pekerjaan rumah yang besar buat pemerintah dalam menyalurkan bansos. Menurutnya, data kependudukan saat ini masih buruk. Untuk itu Agus mendorong agar pengumpulan data dipercepat.
"Tapi bansos juga implementasinya saya rasa sedikit sulit, karena data kita nggak ada kan, ini e-KTP aja susah buat dapatkan data real time. Makanya datanya ini harus dipercepat dicari, dikumpulkan," jelas Agus kepada detikcom, Selasa (7/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus menilai dengan bansos memang mudah saja untuk menahan masyarakat tidak mudik, apalagi untuk pekerja informal dan rakyat miskin. Kalau anggaran kurang, bisa saja ajak konglomerat untuk ikut membantu.
"Tinggal kasih makan aja masyarakat kecil, atur lewat RT/RW kalau perlu. Kasih mereka bantuan sosial biar nggak mudik. Kalau perlu, ajak konglomerat ikut pegang satu kecamatan atau satu wilayah," kata Agus.
Agus menambahkan, kalau pemerintah masih mengeluh kekurangan dana, dia menyarankan agar proyek-proyek strategis nasional ditunda. Setidaknya dia menyebut kereta cepat dan ibu kota baru.
"Kalau uang masih nggak ada, tunda ibu kota baru, kereta cepat. Di negara lain udah nggak mikirin lagi itu investasi," kata Agus.
(eds/eds)
