.webp)
Hari ini Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas). Rapat tersebut membahas rencana penyerapan cadangan beras pemerintah (CBP) dan ketersediaan pangan dalam menghadapi pandemi virus Corona (COVID-19), juga menjelang bulan ramadhan dan Idul Fitri.
Rapat tersebut berlangsung sekitar tiga jam, dari pukul 10.00 WIB, dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIB. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Sudin dari fraksi PDIP tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog guna menyerap gabah dan beras petani lebih besar dengan memperhatikan kesejahteraan petani dalam rangka memenuhi kebutuhan persediaan CBP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk memberikan penugasan penyaluran bantuan pangan kepada Perum Bulog dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan pangan di tengah bencana nasional COVID-19. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk melakukan kegiatan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) pada sasaran tertentu, baik dalam program Kartu Sembako maupun pekerja informal yang selisih harga dan marginnya ditagihkan kepada pemerintah.
Ketiga, Komisi IV DPR RI mendukung pemerintah untuk mewajibkan setiap pemilik gula swasta untuk menyalurkan 20% produksi gula ke Perum Bulog dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga gula nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk tetap menjual komoditas gula sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Keempat, Komisi IV DPR RI mendukung pemerintah untuk memberikan penugasan importasi komoditas tertentu yang jumlahnya terbatas kepada Perum Bulog dalam rangka menjaga KPSH.
Kelima, Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog untuk memaksimalkan kinerjanya dalam ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen sesuai dengan penugasan jenis pangan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional.
Keenam, Komisi IV DPR RI mendukung pemerintah, Perum Bulog, dan BUMN lainnya untuk melakukan koordinasi dalam memanfaatkan realokasi anggaran dan/atau Corporate Social Responsibility (CSR) bencana nasional COVID-19 dengan memanfaatkan persediaan beras Perum Bulog.
Ketujuh, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran importasi daging kerbau yang mengalami penundaan dikarenakan pandemi COVID-19, dengan melakukan penyerapan daging ayam lokal.
(ara/ara)
