Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 10 Apr 2020 07:30 WIB

Corona Bisa Bikin Penerimaan Pajak Tekor, Bagaimana Solusinya?

Hendra Kusuma - detikFinance
Dampak Corona ke Ekonomi Foto: Dampak Corona ke Ekonomi (Tim Infografis Fuad Hasim)
Jakarta -

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi virus Corona (COVID-19) akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.

Di tengah situasi seperti ini, Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Fiscal Research Denny Vissaro menilai, perluasan basis pajak semakin mendesak untuk dilakukan di tengah situasi seperti ini. Saat kontribusi ekonomi terhadap pajak menurun, pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran semakin dibutuhkan.

Pemerataan beban pajak melalui strategi yang tepat sasaran, menurut Denny, bukan hanya ditujukan untuk mempertahankan penerimaan pajak, namun juga untuk meredistribusi beban pajak secara lebih adil sesuai dengan kemampuan membayar. Perluasan basis pajak menjadi pendekatan yang tepat lantaran minimnya basis pajak di Indonesia.

Basis pajak yang minim ini, menurut Denny, bisa dilihat dari empat indikator.

Pertama, tingginya shadow economy alias aktivitas ekonomi yang tidak tercatat. Kedua, struktur penerimaan pajak yang tidak berimbang. Ketiga, kecilnya partisipasi jumlah wajib pajak. Keempat, deviasi aturan sistem pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan atas dasar tujuan tertentu.

"Dari keempat persoalan tersebut, jelas bahwa basis pajak masih menjadi persoalan yang mendasar di Indonesia," ujar Denny, dalam keterangannya, Jumat (10/4/2020).

Dan untuk memperluas basis pajak tersebut, lanjut Danny, setidaknya, ada lima langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mengurangi kebergantungan pajak dari lapisan wajib pajak tertentu. Hal ini bisa dilakukan melalui reorganisasi kantor pajak dan realokasi proporsi wajib pajak yang ditangani kantor pajak.

Pemerintah telah melakukan hal ini, misalnya, dengan mengubah fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk menyasar kelompok wakib pajak yang belum masuk ke dalam pendataan.

Kedua, kemudahan administrasi pajak. Pengurangan administrasi pajak yang dianggap terlalu membebani akan mencegah kelalaian wajib pajak dalam melaksanakan administrasinya.

Apa indokator lainnya? Buka halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Wakil Ketua MPR Dorong Realokasi Sebelum Pakai Dana Cadangan"
[Gambas:Video 20detik]
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com