.webp)
Pemerintah dihadapkan pada tantangan yang lebih berat imbas pandemi COVID-19. Bahkan dampaknya lebih parah dibandingkan krisis keuangan global pada 2008.
Menurut Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri, pemerintah tidak bisa menggunakan kebijakan yang sama untuk mengatasi masalah baru ini.
"Situasi COVID-19 saat ini saya lihat sangat berbeda. Karena dalam krisis keuangan global 2008 itu dipicu oleh subprime mortgage di AS. Dan itu memukul ekonomi Indonesia hanya pada sisi permintaan karena perdagangan global runtuh pada saat itu," kata dia dalam diskusi online melalui saluran YouTube, Senin (13/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada saat krisis 2008, pemerintah hanya perlu mengobatinya dengan menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga ekonomi domestik.
"Jadi apa yang kami lakukan pada saat itu jika Anda ingat, kami memperkenalkan strategis dalam menjaga daya beli, pada dasarnya untuk memfokuskan permintaan domestik," sebutnya.
Sayangnya virus Corona tak mampu hanya ditangani dengan menjaga daya beli masyarakat. Sebab dari sisi demand (ketersediaan) barang di Indonesia juga terganggu. Itu dikarenakan komponen bahan baku industri yang dipasok dari China tersendat lantaran di negara tersebut turut dihajar COVID-19.
Dalam hal ini, pemerintah disarankan untuk tidak membuat kebijakan lama untuk meredam dampak COVID-19. Jika itu dilakukan malah akan memicu dampak lainnya.
"Jadi jika kita menanggapi situasi ini dengan menggunakan semua kebijakan tradisional seperti apa yang kita lakukan 2008, dengan meningkatkan permintaan, ketika produksi melambat maka akan menyebabkan inflasi," tambahnya.
(toy/fdl)
