Kata Anies Ojol Nggak Boleh Angkut Penumpang, Kalau Kata Luhut?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 15 Apr 2020 07:53 WIB
Ojek online kembali tengah menarik penumpang di kawasan Jakarta Selatan, Senin (13/4/2020). Kementerian Perhubungan mengizinkan ojek online (ojol) untuk kembali mengangkut penumpang wilayah yang menerapkan PSBB.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap tegas melarang ojek online (ojol) angkut penumpang, sesuai dengan aturan dari Menteri Kesehatan. Sementara itu menurut aturan Kementerian Perhubungan yang ditanda tangani Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, ojol boleh mengangkut penumpang.

Menanggapi polemik ini, Luhut mengatakan bahwa pihaknya memang mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melarang ojol bawa penumpang.

"Dengan Gubernur DKI sudah saya sampaikan silakan saja (melarang ojol)," tegas Luhut dalam video conference bersama wartawan, Selasa (14/4/2020).

Pasalnya, penerapan aturan yang ditekennya ini dikembalikan ke daerah. Sementara itu, karakteristik daerah di Indonesia berbeda-beda.

"Aturan Permenhub itu dibuat untuk seluruh Indonesia, sehingga Pemda bisa atur sendiri kebutuhannya. DKI nggak bolehkan ya silakan urusan dia, Pekanbaru misalnya dia bolehkan, kan tiap daerah punya lebihnya," jelas Luhut.

Polemik ini seakan-akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah pusat tidak saling koordinasi dalam menyusun kebijakan. Luhut menegaskan bahwa pemerintah tetap berkoordinasi dengan baik.


"Yang jelas ini semua kita (pemerintah) koordinasikan ya, dengan baik. Dengan Pak Terawan Menkes maupun dengan Gubernur DKI. Nggak betul juga kalau orang bilang nggak koordinasi," kata Luhut.

Kebijakan operasional ojol ini juga membuktikan bahwa ada ketidakkompakan antara pemerintah pusat, apa dampaknya?



Simak Video "Amien Rais Desak Luhut Mundur: Dia Bukan Aset Bangsa, Tapi Beban Nasional"
[Gambas:Video 20detik]