Daftar Kartu Pra Kerja 30 Menit, Utang Luar Negeri Tembus Rp 6.300 T

Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang pertama telah dibuka sejak Sabtu (11/4) lalu hingga Kamis (16/4) pukul 16.00 WIB. Nah, bagi detikers yang mau mendaftarkan diri sebagai peserta Kartu Pra Kerja hanya perlu mengakses situs www.prakerja.go.id dan meluangkan waktu sekitar 30 menit.

Sebelum memulai langkah pertama pendaftaran, detikers harus memastikan bahwa persyaratan sudah dipenuhi. Adapun persyaratannya yaitu warga negara Indonesia (WNI) harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Pekerja yang baru saja terkena PHK dan tidak menempuh pendidikan formal juga bisa ikut.

Jika detikers sudah memenuhi persyaratan di atas, jangan lupa menyiapkan KTP untuk keperluan mendaftar. Apabila sudah siap, maka bisa mengakses situs resmi Kartu Pra Kerja dan memilih menu 'Masuk'. Sebelum memasukkan akunnya, detikers harus mendaftar terlebih dahulu.

Baca selengkapnya di sini: Nggak Pakai Lama, Daftar Kartu Pra Kerja Cuma Butuh Waktu 30 Menit

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia Februari 2020 sebesar US$ 407,5 miliar atau sekitar Rp 6.316 triliun (kurs Rp 15.500).

ULN ini terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 203,3 miliar atau Rp 3.151 triliun dan ULN swasta termasuk BUMN US$ 204,2 miliar atau Rp 3.165 triliun.

"ULN Indonesia tumbuh 5,4% melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 7,6%. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh perlambatan ULN publik," tulis keterangan resmi BI, Rabu (15/4/2020).

Secara rinci ULN pemerintah di luar bank sentral tercatat US$ 200,6 miliar atau tumbuh 5,1% lebih rendah dari pertumbuhan bulan lalu 9,5%. Penurunan ULN pemerintah dipengaruhi sentimen global sebagai dampak pandemi COVID-19 yang meluas sehingga mendorong arus modal keluar dari pasar surat berharga negara (SBN) domestik.

Baca selengkapnya di sini: Bertambah 5%, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.300 T

Pemerintah telah memberikan banyak bantuan perlindungan sosial untuk diberikan kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan bisa menjaga perekonomian masyarakat yang terdampak virus Corona (COVID-19).

Namun baru-baru ini muncul sebuah meme yang menyatakan jika pemerintah terlalu memikirkan driver ojek online (ojol) yang pendapatannya berkurang imbas virus Corona. Padahal masih banyak pekerja sektor informal lainnya yang terdampak.

Memangnya apa saja bantuan yang didapat driver ojol dari pemerintah? Berikut rangkuman detikcom, Rabu (15/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Sederet 'Bantuan Corona' untuk Driver Ojol yang Bikin Iri

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal data virus Corona di Indonesia. Luhut heran angka kematian virus Corona tidak lebih dari 500 orang.

Dia menjabarkan angka kematian pasien virus Corona saat ini masih berkisar di bawah 500 orang, sementara yang terinfeksi hanya 4 ribuan orang. Kemudian jumlah keseluruhan penduduk ada 270 juta di Indonesia.

"Buat saya juga jadi tanda tanya sih, kenapa jumlah yang meninggal sampai hari ini, maaf sekali lagi, itu kita angkanya nggak sampai 500 padahal penduduk kita ini kan 270 juta, infected 4 ribuan lebih katakan kali sepuluh jadi 50 ribu," kata Luhut saat konferensi pers secara virtual, Selasa (14/4/2020).

Baca selengkapnya di sini: Luhut Heran, Angka Kematian Corona Tak Sampai 500 Orang

Tunjangan hari raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) kini sudah jelas. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil keputusan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden sudah memberikan instruksi, pejabat negara tidak akan mendapatkan THR tahun ini.

"Sekarang ini di dalam proses melakukan revisi perpres sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, bahwa THR untuk seluruh pejabat negara dan eselon I serta eselon II tidak dibayarkan," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/4/2020).

Siapa saja pejabat yang dimaksud? Sri Mulyani menjabarkan, pejabat-pejabat itu termasuk presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, MPR DPD, kepala daerah, hingga pejabat eselon I dan II.

Baca selengkapnya di sini: Siapa Saja Pejabat yang Tak Dapat THR Tahun Ini?