Program Kartu Pra Kerja Sebaiknya Disetop Sementara

Belakangan ini program Kartu Pra Kerja mendapat banyak kritikan, mulai dari pelaksanaannya yang tidak tepat di tengah pandemi Corona atau COVID-19, hingga pemberian materi pelatihan yang dianggap serupa dengan konten gratisan di YouTube.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai program Kartu Pra Kerja sebaiknya dihentikan sementara dan konsep programnya diubah menjadi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak Corona.

"Sebaiknya memang disetop model Pra Kerja seperti yang telah berjalan. Karena sama sekali tidak efektif dalam menstimulus perekonomian," kata Bhima saat dihubungi detikcom, Jakarta, Kamis (23/4/2020).

Pandemi Corona telah memukul banyak bisnis perusahaan di Indonesia, pukulan itu juga berujung pada para pegawainya yang hingga saat ini banyak yang dirumahkan dan tidak sedikit juga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per 21 April, total ada 2.084.593 pekerja dari sektor formal dan informal dari 116.370 perusahaan yang terdampak COVID-19.

Rinciannya jumlah perusahaan dan pekerja formal yang dirumahkan adalah 1.304.777 dari 43.690 perusahaan. Sedangkan yang di-PHK adalah dari 41.236 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 241.431 orang.