PLN Minta Penundaan Pembayaran Utang ke Pertamina

Jakarta - Perusahan Listrik Negara (PLN) sudah meminta kepada Pertamina agar penyelesaian utang BBM sebesar Rp 6 triliun bisa ditunda. PLN kesulitan bayar utang karena biaya subsidi dari pemerintah belum turun."Kita sudah mengirimkan surat dan menjelaskan semua masalahnya," kata Dirut PLN Eddie Widiono.Hal itu diungkapkan dia di sela acara penyerahan sertifikat ISO 9001-2000 kepada 26 area pelayanaan dan dua area jaringan PLN Distribusi Jakarta Tangerang (Disjaya) di Wisma Persada, kawasan Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Kamis (15/12/2005).Tunggakan PLN melonjak drastis dari yang biasanya Rp 2 triliun menjadi Rp 6 triliun sehubungan dengan naiknya harga BBM industri.Karena tingginya tunggakan itu, Pertamina sempat mengancam mengurangi pasokan BBM ke PLN, jika hingga 18 Desember mendatang perusahaan listrik plat merah ini tidak membayar utang tersebut.Namun Eddie menegaskan tidak pernah ada ancaman seperti itu. "Enggaklah, saya kemarin telepon-teleponan dengan Pak Widya (Dirut Pertamina), nggak ada ancaman itu," katanya.Menurut Eddie, antara PLN dan Pertamina sudah sama-sama mengerti masalah utang tersebut dan bisa menyelesaikan dengan baik di antara kedua belah pihak.Pertamina juga dipastikan tidak akan menghentikan pasokan BBM. "Kalau minyaknya saya minum, boleh diancam, tapi ini kan untuk pelayanan masyarakat," imbuhnya.Eddie menilai, masalah ini hanya bersifat temporer, apalagi kedua pihak sudah menjalin hubungan kerjasama yang lama. "Kita sudah sama-sama tahu isi perut masing-masing," katanya.Mengenai keterlambatan pemerintah membayar subsidi BBM sehingga PLN harus menunggak pembayaran utang, Eddie mengatakan, kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai keterlambatan. Apalagi setelah reshuffle kabinet, perlu waktu untuk menyelesaikan secara baik."Saya tidak mengatakan ini sebagai keterlambatan, kita semua sadar pemerintah harus menyelesaikan semua prosedur untuk pembayaran ini. Direktur Keuangan PLN sudah membicarakan dengan Depkeu, saya yakin masalah ini akan selesai secara cepat. Yang penting listrik tetap menyala," papar Eddie.Mengenai pemberian ISO 9001-2000, menurut Eddie, nantinya PLN berencana akan melakukan benchmarking dengan pelayanan publik di negara lainnya. Sebagai tahap awal, benchmark ini dilakukan dengan standar ISO untuk memberikan jaminan layanan yang efektif dan terukur. (ir/)