Kritik Kartu Pra Kerja, Pengamat: Banyak yang Belum Dapat Bantuan

Peluncuran program Kartu Pra Kerja menuai kritik dari berbagai kalangan. Sejak diluncurkan pada 11 April 2020, banyak yang menganggap program ini kurang tepat lantaran memberikan pelatihan di tengah hantaman COVID-19.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan kritikan yang muncul pada Kartu Pra Kerja karena semua yang terdampak virus Corona belum mendapat bantuan perlindungan sosial (bansos) dari pemerintah.

"Selama ini Kartu Pra Kerja cukup disorot, kalau seandainya bantuan pemerintah sudah begitu lancar, begitu cepat, dan mengena semua yang membutuhkan, maka tidak ada persoalan pada Kartu Pra Kerja," kata Piter dalam video conference, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Pemerintah sudah menyediakan bansos mulai dari PKH, Kartu Sembako, bantuan khusus presiden untuk wilayah Jabodetabek berupa sembako, program keselamatan, BLT dana desa, program padat karya tunai, dan lainnya.

Piter menjelaskan, dari semua bansos yang disediakan pemerintah belum mengakomodasi semua masyarakat yang terdampak COVID-19, baik yang bekerja di sektor formal dan informal.

Klik halaman berikutnya >>>

Ia mengatakan banyak masyarakat yang terdampak pandemi ini belum juga mendapatkan bantuan.

"Banyak masyarakat yang sekarang ini terdampak dan belum mendapat bantuan, sementara yang dia baca dan diketahui ada bantuan yang kemudian dalam bentuk pelatihan ini yang menggugah hati kita," katanya.

Bagi yang belum menerima bansos pemerintah, program Kartu Pra Kerja bisa menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama COVID-19 terjadi. Pasalnya, dari total Rp 3.550.000 yang disediakan pemerintah, sebesar Rp 2.400.000 merupakan insentif yang setiap bulannya Rp 600.000 bisa dimanfaatkan peserta.

"Kalau kondisinya semua yang membutuhkan menerima dan Kartu Pra Kerja berjalan diberikan yang membutuhkan pelatihan saya kira tidak ada gugatan," jelasnya.