.webp)
Padahal, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) Rabu (29/4) lalu meminta Kementan untuk membuka lahan sawah baru demi mengantisipasi kekeringan.
Direktur Jenderal PSP Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya menolkan anggaran cetak sawah karena masih ada lahan sawah yang diperoleh dari program tersebut pada periode 2014-2019 yang pemanfaatannya masih belum optimal.
"Mengapa cetak sawah ini dihilangkan? Karena berdasarkan evaluasi BPK masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal," ungkap Sarwo dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (29/4/2020).
Oleh sebab itu, pihaknya hanya menyisakan anggaran sebanyak Rp 10,8 miliar dalam program SID (survei, investigasi dan desain). Perlu diketahui, anggaran cetak sawah sendiri tergabung dengan program SID yakni sebesar Rp 209 miliar.
"Kemudian masih ada sisa Rp 10,8 miliar. Jadi di sini judulnya cetak sawah dan SID. Dari awal SID sudah berjalan sebesar Rp 10,8 miliar dan ini sudah dilakukan kontrak yaitu di provinsi Lampung, Kaltara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah," ujar Sarwo.
Menurutnya, di tahun 2020 ini pihaknya hanya fokus mengoptimalkan pemanfaatan sawah-sawah dari program cetak periode 2014-2019.
Selain itu, mengenai pembukaan lahan sawah baru dengan target lahan gambut, menurut Sarwo akan dilakukan oleh BUMN seluas 200.000 hektare (Ha) di Kalimantan Tengah.
"Lahan gambut di kalteng betul itu instruksi dari Bapak Presiden. Itu kurang lebih 200.000 Ha, ini akan difasilitasi oleh BUMN untuk pembukaan lahan gambut di Kalteng. Kalau kami komunikasikan tadi itu di lahan bekas 1 juta Ha lahan gambut itu akan dioptimalkan kembali," jelas dia.
Namun, pernyataan ini dikritik oleh anggota Komisi IV Johan Rosihan dari fraksi PKS. Ia mempertanyakan apakah cetak sawah yang merupakan program pemerintah bisa serta-merta menggunakan anggaran BUMN, sementara Kementan tak mengeluarkan anggaran sama sekali.
"Itu kan tadi anggarannya dinolkan, itu pertanyaan saya. Bapak mau melaksanakan perintah presiden dengan apa? Anggap saja dengan BUMN, apakah tidak melalui APBN? Apakah kita bisa langsung begitu saja menggunakan anggaran dari mana-mana untuk mengerjakan proyek pemerintah? Itu pertanyaan saya," tegas Johan.
Sarwo menjawab, memang program ini akan dibiayai penuh dari anggaran BUMN. Sementara pihaknya hanya melakukan pembinaan teknis.
"Bagaimana dari sisi pertaniannya? Kita hanya melakukan pembinaan teknis. Itu atas perintah presiden," tutur Sarwo.
Menurutnya, program cetak sawah ini bisa dilakukan kembali kalau hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal Kementan sudah memberikan rekomendasinya.
"Tahun ini divealuasi pemanfaatannya. Kemudian nanti tahun depan kalau hasilnya sudah termanfaatkan semua baru kita pikirkan kembali untuk diadakan lagi," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Jokowi meminta BUMN, Kementan, dan Pemda membuka lahan-lahan persawahan baru untuk mengantisipasi kekeringan. Targetnya 900.000 Ha lahan gambut di Kalimantan Tengah.
"Itu yang sudah siap itu sebesar 300.000 Ha, juga yang dikuasai oleh BUMN ada sekitar 200.000 Ha. Ini dibuat perencanaan agar bisa ditanami padi, walaupun mungkin yield-nya lebih rendah dari pada yang lain. Namun kita perlu mengantisipasi kekeringan yang akan melanda di beberapa negara dan di Indonesia. Walaupun dari BMKG menyampaikan bahwa tidak akan ada cuaca kering ekstrim," katanya usai rapat terbatas (ratas), Selasa (28/4/2020).
(dna/dna)
