.webp)
Pemerintah membekali biaya pelatihan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 1 juta kepada masing-masing peserta program tersebut. Totalnya ada 5,6 juta yang ditargetkan menjadi peserta, sehingga ada dana Rp 5,6 triliun yang disediakan untuk pelatihan Kartu Pra Kerja.
Hal itu mendapat kritikan dari Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Mukaromah. Menurutnya, dana Rp 5,6 triliun lebih baik dialihkan untuk bantuan sosial (bansos) ketimbang untuk biaya pelatihan.
"Menurut skema kami dana Rp 5,6 triliun sebaiknya dialihkan untuk bantuan langsung berupa bansos," kata Siti saat rapat virtual dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (4/5/2020).
Siti berharap pemerintah betul-betul memberikan bantuan kepada rakyat yang membutuhkan. Agar dampak dari wabah virus Corona ini tidak terlalu memberatkan masyarakat.
"Saya pikir pemerintah harus benar-benar berpihak pada masyarakat dan betul-betul menjadi bagian untuk menyelesaikan wabah COVID-19 ini termasuk efeknya pada masyarakat," ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem Achmad Hatari. Menurutnya, percuma pemerintah menyediakan pelatihan kerja saat ini karena tidak ada perusahaan yang mau menerima.
"Saat ini tidak ada permintaan lowongan pekerjaan yang terjadi adalah PHK. Maka lebih bijak itu dialihkan menjadi bansos bagi para buruh pekerja yang kena PHK," imbuhnya.
(fdl/fdl)
