Ini Jurus Pemerintah Tangkal Ramalan Krisis Pangan FAO

ADVERTISEMENT

Ini Jurus Pemerintah Tangkal Ramalan Krisis Pangan FAO

Vadhia Lidyana - detikFinance
Senin, 04 Mei 2020 22:00 WIB
Sebaigian lahan padi di Kecamatan Galur, Kulon Progo yang diserang hama wereng, Senin (4/5/2020).
Foto: Sebaigian lahan padi di Kecamatan Galur, Kulon Progo, Senin (4/5/2020). (Sayoto Ashwan/detikcom)
Jakarta -

Organisasi Pangan Dunia (Food Agriculture Organization/FAO) memprediksi krisis pangan dan kekeringan akan melanda negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini pun juga dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah meminta para Menteri yang berwenang dalam urusan tersebut untuk menjaga ketat stok pangan.

Tak hanya itu, Jokowi juga menginstruksikan BUMN dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Pemda untuk mencetak lahan-lahan sawah baru.

Merespons hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan program pemanfaatan 400.000 hektare (Ha) lahan gambut, dan 200.000 Ha lahan kering untuk sebagai lahan pertanian.

"Kami menyiapkan rencana menghadapi kekeringan, kurang lebih ada 400.000 Ha laham gambut yang dipersiapkan, dan 200.000 Ha lahan kering. Jadi kurang lebih 600.000 Ha disiapkan," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (4/5/2020).

Ia mengungkapkan, saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang menyiapkan anggaran untuk program tersebut.

Terkait cetak sawah sendiri di mana dalam Kementan anggarannya sudah dinolkan, pemerintah memang menugaskan BUMN untuk melaksanakan hal tersebut. Pasalnya, menurut Syahrul banyak BUMN yang memiliki lahan, namun belum dimanfaatkan.

"Begitu banyak BUMN yang memiliki lahan-lahan yang tidak terpakai, sementara ada warning ada kekeringan. Oleh karena itu, kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami misalnya PTPN bisa diintervensi dengan jagung, padi, dan sebagainya. MoU nya kami buat," tutur Syahrul.


Tak hanya itu, pemerintah juga akan memanfaatkan lahan hutan sebagai lahan pertanian untuk mencegah krisis pangan melanda Indonesia.

"Lahan-lahan kehutanan marginal yang bisa dilakukan tanaman pangan itu pun masuk instruksi Presiden. Tapi orientasi teknisnya masuk ke Kementerian Pertanian," pungkasnya.



Simak Video "Jokowi Bandingkan Harga BBM hingga Gas dengan Negara lain"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT