Data Penerima Bansos Harus Transparan!

Data Penerima Bansos Harus Transparan!

Danang Sugianto - detikFinance
Selasa, 05 Mei 2020 04:30 WIB
Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Jakarta -

Bantuan sosial (bansos) untuk warga yang membutuhkan sudah mulai disalurkan. Namun dalam penyalurannya di lapangan sering kali menimbulkan polemik.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta jajaranya agar membuka data penerima bansos secara transparan. Dia tak ingin muncul kecurigaan dalam penyaluran bansos.

"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan," tuturnya saat membuka rapat terbatas, Senin (4/5/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu alasan Jokowi meminta agar data penyaluran bansos dibuka secara transparan juga untuk melakukan evaluasi. Sebab dia khawatir penyaluran bansos bertabrakan dengan program bansos di daerah.

"Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Jokowi pun meminta agar penyaluran bansos, baik bantuan sembako, BLT, bansos tunai dan lainnya bisa dipercepat lagi penyalurannya. Bahkan dia minta minggu ini seluruh bantuan sudah ada di tangan penerima.

"Saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima akan semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya harus diterima," tegasnya.

Selain meminta data penerima transparan, dia juga ingin agar penyalurannya dipercepat.

Jokowi mengungkapkan masih ada warga miskin yang belum mendapatkan bansos terkait penanganan pandemi COVID-19. Dia menginstruksikan para kepala daerah untuk fleksibel dalam mencari solusi untuk mereka.

"Saya meminta para kepala daerah fleksibel mencari solusi bagi warga miskin yang belum menerima bansos," kata Jokowi melalui akun Twitter resminya dikutip detikcom, Senin (4/5/2020).

Dirinya menjelaskan bahwa semua program jaring pengaman sosial telah berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, bansos, bantuan langsung tunai (BLT), hingga dana desa.

Namun dia meminta agar seluruh kepala daerah dan Menteri Sosial (Mensos) dapat turun ke lapangan untuk memastikan penyaluran bansos berjalan lancar.

"Saya minta Menteri Sosial, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa turun dan memastikan seluruh program sampai di tangan keluarga penerima pada pekan ini," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan agar data penerima bantuan tersebut dikelola secara transparan.

"Data penerima agar transparan: siapa, kriterianya apa, jenis bantuannya, dll. Ini agar lebih jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan. Kita juga bisa mengoreksi di lapangan," tutupnya.



Simak Video "Video: Penyebab 3 Juta Keluarga Belum Terima Bansos"
[Gambas:Video 20detik]

Hide Ads