.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat hanya 2,84% di kuartal I-2020. Angka tersebut turun drastis dibandingkan dengan kuartal I-2019 yang sebesar 5,02%.
"Merosotnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh PSBB," kata Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (5/5/2020).
Febrio mengatakan, dalam komponen konsumsi rumah tangga masih ada beberapa yang mengalami peningkatan, seperti konsumsi kesehatan, pendidikan, perumahan, serta perlengkapan rumah tangga. Namun itu semua tidak mampu mengimbangi penurunan konsumsi pakaian, alas kaki, jasa perawatan, serta transportasi dan komunikasi.
Lebih lanjut Febrio menjelaskan dalam pelaksanaan pembatasan aktivitas, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang non-pokok. Sinyal pelemahan konsumsi ini juga terlihat pada menurunnya indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran pada Maret 2020 sebesar -5,4% (YoY).
Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% di kuartal I-2020 juga ditopang oleh kinerja investasi yang masih tumbuh 1,70%. Pertumbuhan ini didukung kinerja investasi langsung khususnya penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Sedangkan untuk kinerja konsumsi pemerintah tumbuh 3,74%, kata febrio didorong oleh peningkatan belanja bantuan sosial (bansos). Untuk ekspor tumbuh 0,24% karena didukung oleh pertumbuhan ekspor barang nonmigas.
"Kinerja ekspor tertahan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi sumber ekspor jasa nasional," jelasnya.
Untuk mengatasi perlambatan itu khususnya konsumsi rumah tangga, Febrio mengatakan dengan mempercepat penyaluran bansos di kuartal II-2020. Sementara di sisi produksi, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk UMKM menjadi sangat kritikal dan perlu dilaksanakan secepatnya.
"Dengan bantalan pada kedua sisi ini, pemerintah berharap membantu meringankan tekanan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha, terutama ultra mikro dan UMKM," katanya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menyiapkan berbagai skenario dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Febrio, setiap data baru akan digunakan untuk memutakhirkan asesmen pemerintah terhadap kondisi perekonomian riil dan sosial masyarakat. Tujuannya agar pemerintah dapat memformulasikan langkah antisipasi secara cepat dan tepat.
(hek/dna)
