.webp)
Pemerintah berencana untuk mencetak ratusan ribu hektar (Ha) lahan persawahan baru guna mengamankan stok beras. Cara itu dinilai sia-sia karena hasilnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Kalau pun ngotot ingin tetap cetak sawah, ada syarat yang harus dipenuhi.
Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas mengatakan pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki konsep yang dimaksud 'cetak sawah'. Sebab jika cetak sawah yang dimaksud adalah program food estate seperti yang sudah ada, pasti gagal.
"Sejak sejarah gambut 1 juta Ha sampai Merauke itu pasti gagal. Harus dibenahi dulu konsep besarnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa," kata Andreas kepada detikcom, Rabu (6/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andreas menjelaskan, jika mau cetak sawah setidaknya ada empat syarat yang semuanya harus dipenuhi. Pertama, memperhatikan betul kelayakan tanah dan agroklimat. Jika tidak layak, maka jangan dipaksakan untuk cetak sawah di lahan tersebut.
"Seringkali itu dipaksakan, sejarah gambut 1 juta Ha itu dipaksakan. Itu saja sudah nggak layak karena gambut dalam," ucapnya.
Kedua, memastikan adanya kelayakan infrastruktur yang meliputi tata kelola air, hingga infrastruktur jalan untuk usaha tani.
"Lalu ketiga, memastikan adanya kelayakan teknologi. Di sana ada benih yang cocok untuk wilayah setempat, ada sistem pengendalian hama yang bisa mengatasi ledakan hama. Lalu ketersediaan pupuk apakah bisa didatangkan ke wilayah setempat," ucapnya menambahkan.
Keempat, kelayakan secara sosial dan ekonomi. Pastikan secara ekonomi produksi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan secara sosial ada petani yang mengelola lahan tersebut.
"Pengalaman selama ini untuk lahan sawah yang baru dibuka terutama di luar pulau Jawa itu produksinya tidak pernah mencapai di atas 4 ton per Ha. Bahkan di tahun-tahun awal itu bisa di bawah 1 ton per Ha. Jadi 4 kelayakan tersebut satu saja tidak ada, pasti gagal," imbuhnya.
(eds/eds)
