Anggota DPR ke Aplikator: Jangan Manja 'Menyusu' ke Pemerintah

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 06 Mei 2020 14:54 WIB
Tarif baru batas bawah dan batas atas ojek online telah berlaku sejak Senin (2/9/2019). Tarif diatur berdasarkan zonasi.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR melontarkan kritik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) senantiasa menggantungkan nasib driver ojek online maupun taksi online kepada pemerintah RI. Padahal menurut salah satu Anggota Komisi VI DPR RI, keuntungan yang diperoleh kedua aplikator ini mampu membantu pengemudi maupun mitranya yang terdampak pandemi COVID-19.

"Saya meminta pada Grab dan Gojek jangan dikit-dikit menggantungkan nasib mitra itu kepada pemerintah. Anda sudah banyak mendapatkan keuntungan dari Republik Indonesia ini. Jangan sedikit-sedikit manja 'menyusu' kepada pemerintah Indonesia, jadi tolong ini didengar sekali lagi," ujar Anggota Komisi VI DPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam RDP dengan Gojek dan Grab, Rabu (6/5/2020).

Menurut Andre, kedua aplikator bisa membantu drivernya dengan cara menurunkan pemotongan ongkos kirim 20% dari aplikator kepada pengemudi. Sebagaimana diketahui, selama ini ongkir yang didapat driver selalu dipotong sekitar 20% untuk aplikator.

"Tolong potongan 20% dipertimbangkan dikurangi kalau bisa hanya 5% supaya beban dari mitra ojol ini bisa diringankan," imbaunya.

Selain itu, bisa juga dengan membantu para pengemudi bernegosiasi dengan perusahaan leasing untuk memperoleh keringanan cicilan kendaraan.

"Bantu mereka negosiasi terhadap leasing mereka, kalau Grab dan Gojek yang maju kekuatan negosiasinya semakin kuat," tambahnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M. Tinal. Ia berharap kedua perusahaan layanan tranportasi online ini tidak lagi menjadi beban negara dengan menyerahkan nasib pengemudinya ke pemerintah.

"Sebenarnya Gojek dan Grab ini per tahun dapat uang yang banyak sekali setiap tahunnya jadi tidak boleh juga jadi beban negara pada saat kita mengatakan kita terdampak," kata Trifena.

Ia berharap kedua aplikator tersebut dapat mengeluarkan kebijakan yang membantu para driver lebih masif lagi.

"Kita memang terdampak tapi ini saya rasa adalah waktu yang baik untuk kita saling berbagi karena kita sudah diuntungkan oleh mitra kita, driver kita, maka ini saatnya untuk perusahaan memikirkan hal-hal yang baik untuk pekerjanya. Jadi jangan kemudian semua ikut dibebankan kepada pemerintah," pungkasnya.



Simak Video "Tantangan Gojek Kibarkan Startup di Tengah Pandemi Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(hns/hns)