Belum Berhenti, Jumlah Pekerja Dirumahkan dan PHK Masih Bisa Nambah

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat angka pekerja yang dirumahkan dan di-PHK sudah tembus 6 juta orang lebih. Jika ini terus membesar, hal yang paling ditakutkan pengusaha lumpuhnya industri.

Ketua umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani menilai dengan angka pekerja yang dirumahkan dan di-PHK capai 6 juta orang kondisi ekonomi RI masuk skenario sangat berat. Dia mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lalu jika kondisi dalam keadaan sangat berat maka skenario terberat pemerintah tahun ini ekonomi bisa terkontraksi hingga -0,4%.

"Saya lihat angkanya semakin besar dan kalau kita lihat asumsi Menkeu angka diatas 5 juta yang dirumahkan atau PHK baru, berarti sudah masuk kategori sangat berat. Kalau sangat berat kan pertumbuhan ekonomi bisa -0,4%," tuturnya kepada detikcom, Senin (11/5/2020).

Rosan pun mulai mengkhawatirkan proyeksi-proyeksi pemerintah yang meleset. Pada kuartal I-2020 saja nyatanya pertumbuhan ekonomi RI hanya 2,97%.

"Sedangkan asumsi dari Menkeu pada April tanggal 30 saja di depan DPR masih mengatakan pertumbuh 4,5- 4,7%. BI juga mengatakan 4,35%. Sedangkan pertumbuhan sebenarnya keluar angkanya 2,97%, berarti kan terjadi suatu asumsi yang tidak tepat yang lumayan lebar," tuturnya.

Dengan asumsi yang melenceng jauh itu, Rosan pun mengkhawatirkan stimulus yang disiapkan pemerintah untuk penanganan wabah dan dampaknya sebesar Rp 405 triliun. Menurutnya bisa saja, stimulus yang menjadi obat negara itu ternyata salah takaran dosis.

"Karena kalau asumsi kemarin Rp 405 triliun itu menjadi tidak akurat lagi kalau itu berdasarkan pertumbuhan 4,5% di kuartal I tahun ini. Jadi obatnya dosisnya tepat nggak nih?" sindirnya.

Selain itu dia juga menilai belum ada aksi nyata dari penyaluran stimulus. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 stimulus itu dikelola oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK dan Ketua Komisioner LPS.

"Harapan kami dari dunia usaha apalagi sudah ada perppu-nya, yang tergabung dalam KSSK ini segera memberikan arahan dan melakukan implementasi kebijakan yang cepat dan tepat," tegasnya.

Jika kondisi ini dibiarkan, serta angka pekerja yang dirumahkan dan di-PHK semakin besar, Rosan khawatir akan terjadi kelumpuhan industri.

"Yang sangat kita takutkan adalah kalau ini makin lama dan dari stimulus yang sudah diamanatkan oleh perppu untuk dilakukan oleh KSSK tidak dilakukan, yang terjadi gelombang perumahan dan PHK semakin lama semakin besar. Ini akan mengakibatkan kelumpuhan industri, itu yang kita takutkan," ucapnya.