Pengucuran bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa sedang berlangsung. Sampai hari ini baru sekitar 100 kabupaten yang sudah menyalurkan bantuan tersebut.
"Peluang hari ini baru sekitar 100 kabupaten yang sudah menyalurkan BLT desa dan itu pun belum semua desa," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar saat rapat virtual dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5/2020).
Halim mengakui ada keterlambatan terhadap penyaluran BLT ke desa. Tercatat sudah ada 23.000 desa yang terdata, namun berhenti di masing-masing kabupaten karena kebijakan berbagai daerah.
"Terus terang memang terjadi keterlambatan terkait dengan penyaluran sementara masyarakat sudah di data. Sudah ada sekitar 23.000 desa selesai pendataan tetapi berhenti di kabupaten karena ada beberapa kebijakan daerah," ucapnya.
Baca juga: Sri Mulyani Akui Data Bansos Tumpang Tindih |
"Yang muncul misalnya pengin ada kebersamaan. Jadi jaring pengaman sosial mau dicairkan bareng-bareng baik yang dari Kemensos, dari BLT dan seterusnya itu ada yang seperti itu. Ada yang kemudian masih menahan dana desa atau BLT desa karena kepingin yg nasional selesai dulu," urainya.
Untuk itu, Halim meminta kepada Komisi V DPR RI membantu mengawasi dan menyalurkan BLT ke desa.
"Kami sangat berterima kasih sekali kalau Bapak/Ibu pimpinan dan anggota Komisi V berkenan untuk melakukan pengawalan. Kita sangat butuh bantuan," pintanya.
Simak Video " JK Usul Pemerintah Kasih BLT Saja, Jangan Sembako"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)
