.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku terdapat tumpang tindih atau overlapping data bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi Corona. Namun dirinya menilai hal tersebut wajar daripada tidak memberikan sama sekali.
Tumpang tindih data, kata Sri Mulyani karena data penyaluran bansos belum termasuk yang diberikan pemerintah daerah.
"Ini belum termasuk banos oleh daerah. Apakah kemungkinan ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat," kata Sri Mulyani dalam video conference, Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Dia bilang penyaluran bansos oleh pemerintah pusat selama Corona sudah mencakup sekitar 55% penduduk Indonesia. Bansos tersebut termasuk dari program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bansos dana desa, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga program Kartu Pra Kerja.
"Ini penggambaran perluasan bansos COVID berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realible dari pendataannya," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain seperti PKH mencapai Rp 16,56 triliun, Kartu Sembako atau BNPT sebesar Rp 14,1 triliun, lalu untuk bansos sembako di DKI Jakarta Rp 284,1 miliar, sedangkan bansos tunai, realisasinya mencapai Rp 3,489 triliun, bansos dana desa sebesar Rp 63,25 miliar, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 1,62 triliun.
(hek/dna)
