Bisakah BUMN Selamatkan Ekonomi RI dari Corona Seperti Krisis 1998?

Anisa Indraini - detikFinance
Senin, 18 Mei 2020 15:47 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Tanri Abeng menilai peranan BUMN harus diarahkan untuk ketahanan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Menurutnya perusahaan pelat merah berpotensi untuk itu karena jika ditarik kebelakang, BUMN dibentuk saat krisis 1998.

"Saya memandang COVID-19 ini kan krisis kemudian melahirkan krisis ekonomi. Jadi sebenarnya manajemennya harus berpola krisis makanya saya ingin menarik kembali ke 1998 di mana Kementerian BUMN didirikan saat krisis yaiu Maret 1998," kata Tanri dalam diskusi virtual bersama LP3ES, Senin (18/5/2020).

Tanri bercerita awalnya krisis 1998 tidak diprediksi karena Menteri Keuangan Indonesia saat itu menjamin kondisi fundamental ekonomi makro dalam posisi baik.

Tanda krisis kemudian dengan sangat cepat melanda Indonesia. Hal itu ditandai dengan menurunnya nilai mata uang Garuda terhadap Dolar Amerika Serikat dari posisi Rp 2.400 per US$ hingga mencapai puncak tertinggi sebesar Rp 17.000 per US$ pada pertengahan 1998.

"Krisis ekonomi dengan diawali depresiasi mata uang Thailand pada 1997. Kemudian Juli 1997 Menteri Keuangan kita mengatakan jangan khawatir dengan krisis, fundamental ekonomi kita kuat tapi apa yang terjadi bahwa pada Desember Rupiah kita sudah terdepresiasi dari Rp 2.400 ke Rp 4.800 bahkan separuh nilainya," imbuhnya.

Perubahan ekonomi yang cukup cepat kemudian membuat Indonesia harus mempertahankan agar roda perekonomian bisa tetap berjalan. Salah satunya dengan meminjam utang kepada Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).

"Pak Harto sebagai Presiden, bahwa ini kita sudah dalam keadaan krisis lalu mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi krisis itu. Yang dilakukan pada 10 Januari 1998 itu IMF jatah lalu menandatangani kesepakatan dengan Pak Harto. Waktu itu ada stanby loan US$ 43 juta kalau tidak salah persisnya," bebernya.

Tidak hanya meminjam utang kepada IMF, Indonesia juga berbenah memperkokoh ekonomi dengan membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan yang diisi oleh 5 menteri dan penasehat Presiden. Tugas dewan tersebut salah satunya mencari solusi agar BUMN dapat berperan menekan potensi pembengkakan utang Indonesia.

"Pak Harto juga membentuk dewan krisis yang namanya dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan. Diisi oleh 5 menteri ekonomi dan ditambah penasehat Presiden. Apa yang dikatakan Pak Harto saat itu, dia mengatakan jangan khawatir dengan utang kita punya banyak BUMN tapi beliau tidak menjelaskan apa korelasi antara utang dan BUMN," jelasnya.

Setelah melakukan sejumlah pertimbangan, kemudian pemerintah membentuk Kementerian BUMN yang tugas utamanya mampu menarik sebanyak-banyaknya modal masuk ke Indonesia. Sebelum dibentuk menjadi kementerian, BUMN dikelola oleh 17 kementerian lalu sempat dialihkan kepada Kementerian Keuangan.

"Jadi ditarik dari 17 Kementerian kepada Menteri Keuangan. Tapi karena sesuai pembicaraan saya sesungguhnya harus dikelola tersendiri sebagai holding company sehingga tidak lagi berpola birokrasi sehinggga apa yang terjadi adalah bulan Maret setelah pengumuman kabinet pembangunan 7 dibentuklah Kementerian BUMN itu," jelas Tanri.

Tanri melanjutkan, keputusan yang dibuat saat itu kemudian menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan. Meskipun dari total 159 perusahaan BUMN tak semuanya langsung memberikan kontribusi besar. Bahkan 100 di antaranya terseok-seok tidak beroperasi akibat gempuran produksi yang terus menurun.

"Saya ditunjuk sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Begitu lah proses yang terjadi yang menurut Saya, keputusan Pak Harto melihat ini krisis harus ada langkah-langkah dengan diawali membentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan," tandasnya.



Simak Video "Selain Rangkap Jabatan, ICW Juga Soroti Jumlah Komisaris di BUMN"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)