Ini Syarat Daerah Bisa Terapkan New Normal di Tengah Corona

Danang Sugianto - detikFinance
Senin, 18 Mei 2020 16:08 WIB
Sejumlah pengendara kendaraan memadati jalan menuju Kota Bandung di Cibiru, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (18/5/2020). Meski penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat masih berlaku hingga 19 Mei 2020 mendatang, namun sejumlah ruas jalan telah ramai dipadati kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/wsj.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISI
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menghidupkan kembali ekonomi Indonesia yang sudah porak-poranda akibat wabah COVID-19. Salah satu caranya berdamai dengan COVID-19 dengan menerapkan situasi normal baru atau new normal di beberapa daerah.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dia diminta Jokowi untuk dibuatkan kriteria yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan daerah untuk me-restart perekonomiannya. Pemerintah akan menggunakan formulasi perhitungan reproduction rate dengan skala R0.

"Reproduction rate ini menghitung fungsi dari pada transmisi infection contact rate dan juga menghitung berdasarkan waktu. Di beberapa daerah termasuk DKI sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini dan juga akan disiapkan Bappenas," terangnya dalam konferensi pers virtual, Senin (18/5/2020).

Airlangga menjelaskan, jika skala R0 suatu daerah lebih dari 1 maka daerah itu masih memiliki infection rate tinggi. Sebaliknya, jika skala R0 kurang dari 1 maka daerah itu bisa me-restart ekonominya dan menerapkan situasi new normal.

"Situasi kenormalan baru ini beberapa pertimbangan bisa diperhatikan. Kami sesuai arahan Pak Presiden akan menyiapkan sistem scoring atau penilaian dari segi epidemologi maupun segi kesiapan dan juga, baik itu kesiapan daerah maupun kelembagaan," tambahnya.

Sistem scoring yang dimaksud Airlangga dilakukan dari berbagai aspek mulai dari epidemologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah terkait dengan perkembangan penyakit, seperti pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara bekerja atau cara bersosialisasi di situasi normal baru.

"Beberapa hal yang juga akan disiapkan di mana daerah-daerah bisa menyiapkan levelnya seperti di Jabar dan beberapa daerah di Jawa. Itu ada 5 level, pertama level krisis atau belum siap. Level kedua parah, juga belum siap. Tapi di Jabar rata-rata tidak ada yang di level yang paling parah. Tapi yang berikut level substansial, moderat, dan rendah," terangnya.

Daerah yang berada dalam level moderat sudah bisa bersiap untuk menerapkan situasi new normal. Mereka harus menyiapkan SOP-nya dan harus dikoordinasikan dengan Satgas COVID-19.

"Dimana normal baru, standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri sudah ada surat edaran yang juga dikliring atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas COVID-19. Kemudian di sektor lain, apakah itu pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan ibadah, dan sektor transportasi," tuturnya.

Rencana ini akan dibahas kembali secara detil dan akan diputuskan oleh Jokowi. Pemerintah diminta untuk melakukan kajian teknis baik dari segi kesehatan maupun kesiapan.



Simak Video "Dari 5 Juli-3 Agustus, Denda Pelanggaran PSBB di DKI Capai Rp 1,5 M"
[Gambas:Video 20detik]
(das/eds)