Sri Mulyani Suntik BUMN Rp 149 Triliun

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 18 Mei 2020 18:36 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik pejabat eselon II
Foto: Dok. Kementerian Keuangan
Jakarta -

Kementerian Keuangan mengumumkan anggaran yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp 149,29 triliun. Anggaran tersebut merupakan total dukungan dari pemerintah.

"Total dukungan pemerintah kepada BUMN itu sebanyak Rp 104,38 triliun dalam bentuk above the line dan Rp 44,92 triliun dalam bentuk below the line," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya via video conference, Jakarta, Senin (18/5/2020).

Sri Mulyani mengumumkan ada 12 BUMN yang mendapat dukungan pemerintah dalam program PEN. Dukungan yang mencapai Rp 149,29 triliun ini dikucurkan dalam bentuk dana talangan, Penyertaan Modal Negara (PMN), hingga kompensasi.

Untuk dana talangan, ada lima perusahaan pelat merah yang dapat, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 3,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara (Persero) sebesar Rp 4 triliun, serta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp 3 triliun.

Sedangkan anggaran PMN mencapai Rp 25,27 triliun. PMN akan diberikan kepada PT PLN (Persero) Rp 5 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 11 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6,27 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 2,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar. Lalu khusus untuk BPUI akan dibayarkan secara nontunai sebesar Rp 270 miliar.

Sedangkan yang mendapat kompensasi adalah PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) masing-masing Rp 38,25 triliun dan Rp 37,83 triliun. Sedangkan untuk Perum Bulog diberikan Rp 10,5 triliun dana tambahan dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dukungan pemerintah kepada BUMN dalam rangka PEN.

"Kami sampaikan kalau ada BUMN yang sedang ada masalah hukum, dana-dana tersebut tidak berarti menutup persoalan mereka, ini dilakukan dengan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi tinggi," ujarnya.

"Kami juga akan melibatkan BPKP, BPK, dan KPK dalam melihat operasi dan membantu menggunakan dana talangan, sehingga fungsi BUMN tetap jalan dan tidak ada penyalahgunaan dana talangan," tambahnya.



Simak Video "Jokowi Ingin Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Jangan Sampai Minus"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)