Wacana Pelonggaran PSBB, Ekonom: Rakyat Dijerumuskan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 20 Mei 2020 11:14 WIB
Pasar Gudang Areng, Tanah Sereal, tampak ramai dengan aktivitas para pedagang dan pembeli. Aktivitas pasar berjalan normal meski penerapan PSBB masih diterapkan
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Skenario menghadapi situasi normal baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (COVID-19) tengah dibahas pemerintah dalam upaya mengembalikan kondisi ekonomi dengan cara berdamai dengan wabah tersebut.

Kemudian, pada rapat terbatas (ratas) Senin (18/5) lalu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah sedang mengkaji pengurangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah mengenai percepatan penanggulangan COVID-19.

Hal ini pun menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Lalu, ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini juga mengkritik keras langkah pemerintah ini yang dianggap sebagai wacana pelonggaran PSBB.

Menurut Didik, kebijakan ini sama saja menjerumuskan rakyat Indonesia ke jurang kematian. Pasalnya, ia menganggap pelonggaran PSBB secara serampangan sama saja dengan menuju herd immunity (kekebalan kawanan) dengan cara berbahaya.

"Ini bisa dianggap sebagai kebijakan pemerintah menjerumuskan rakyatnya ke jurang kematian yang besar jumlahnya," ungkap Didik dalam keterangan resminya, Rabu (20/5/2020).

Didik juga membeberkan data kematian yang diakibatkan pandemi influenza yang pernah terjadi di Indonesia 1 abad yang lalu.

"Memakan korban yang sangat besar sampai kisaran 20% dari penduduk meninggal dunia. Tabel di bawah ini adalah catatan disertasi Prof Dr Widjojo Nitisastro tentang pandemi influenza yang memakan korban meninggal banyak sekali. Catatan ini perlu mendapat perhatian bahwa kita pernah mengalami pandemi yang berat karena di masa lalu sarana kesehatan kurang," urainya.

Menurutnya, kebijakan PSBB di Indonesia paling buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN.

"Dengan melihat fakta yang ada dan kurva yang masih terus meningkat, maka atas dasar apa wacana dan rencana pelonggaran akan dilakukan? Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah," tegas Didik.

Ia pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati dalam menangani penyebaran Corona ini. Jika tidak, maka risiko yang ditanggung sangatlah besar.

"Jika Presiden dan jajaran pemerintahannya tidak berhati-hati, maka kejadian pandemi ini bukan tidak mungkin memakan korban lebih banyak lagi dari yang sekarang sudah berkembang lebih berat dengan kurva yang terus meningkat. Kebijakan PSBB sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses," tutup Didik.



Simak Video "Ahok Adopsi Pemikiran Christianto: Meritokrasi Bukan dengan SARA!"
[Gambas:Video 20detik]
(fdl/fdl)