Dapat Kucuran Rp 3,5 T dari Pemerintah, KAI: Ini Tidak Gratis

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 22 Mei 2020 16:41 WIB
Foto dokumentasi aktivitas di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto.
Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebut dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 3,5 triliun nantinya harus dikembalikan alias bukan diberi gratis. Dana talangan tersebut masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan dana talangan tersebut untuk menambal defisit keuangan yang terjadi selama April hingga Maret 2020 atau sesuai dengan stress test yang dibuat manajemen.

"Dari pembahasan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, dari hitung-hitungan KAI sebesar Rp 3,5 triliun," kata Didiek dalam paparannya via video conference, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Didiek mengungkapkan, manajemen KAI sudah membuat beberapa skenario atau stress test menghadapi COVID-19, mulai dari yang optimis atau pandemi akan berakhir di Juni. Kedua skenario moderat yang mana berakhirnya pada Agustus, sedangkan yang terakhir skenario pesimis di mana baru mulai normal di Desember 2020.

Meski demikian, dia menegaskan dana talangan sebesar Rp 3,5 triliun dalam rangka program PEN akibat COVID-19 ini hanya menghitung defisit keuangan KAI sampai Juni atau sesuai skenario optimis.

"Dengan skema stress test angka itu muncul dalam cash flow kami, sejak Maret operasional cash flow kami defisit, April-Mei masih demikian, kira-kira sampai Juni defisit mencapai RP 3,5 triliun, kalau sampai akhir tahun bisa lebih itu, sehingga angka ini yang diambil pemerintah sebagai stimulus." jelasnya.

Didiek menegaskan dana talangan dari pemerintah ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama pandemi Corona. Dengan catatan, dana dari pemerintah ini akan dikembalikan.

"Dana talangan ini tidak gratis dan kita kembalikan, ada suku bunga tertentu dan sedang digodok karena sumber dari ini adalah SBN," ungkapnya.



Simak Video "PT KAI Minta Anies Baswedan Longgarkan Syarat SIKM"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/eds)