Pemerintah Beri Segudang Keringanan Pajak, Efektif Tangkal Corona?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Selasa, 26 Mei 2020 16:00 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono
Jakarta -

Untuk meminimalisir dampak wabah COVID-19, pemerintah juga menyiapkan sederet insentif pajak. Keringanan ini diberikan bukan hanya untuk wajib pajak orang pribadi tapi juga wajib pajak badan.

Apakah kebijakan ini bakal efektif menangkal dampak Corona?

RSM Indonesia akuntan publik dan konsultan perpajakan di Indonesia, menilai insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 efektif bisa meringankan wajib pajak. Namun demikian perlu dicatat perihal jangka waktu fasilitas tersebut.

"Dalam aturan PMK Nomor 44 disebutkan fasilitas tersebut berlaku untuk masa pajak April - September 2020. Kami berharap akan pendemi ini cepat berlalu, namun demikian pemulihan ekonomi tidak diantisipasi akan kembali normal dalam hanya 6 bulan," ujar Managing Partner Tax RSM Indonesia Ichwan Sukardi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2020).

Ia menyatakan beberapa pihak mengusulkan tambahan waktu fasilitas ini, paling tidak untuk jangka waktu 6 bulan lagi. Selain itu, ada beberapa sektor lain yang juga yang belum mendapatkan fasilitas insentf.

Menurutnya, insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang terdampak wabah COVID-19 terdapat dalam 2 peraturan utama:

Pertama, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2020 ("PERPPU-1) - tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Stabilitas Sitem Keuangan.

Ada empat point yang berhubungan dengan perpajakan:

A. Penurunan Tariff PPh Badan - dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Menurut Ichwan, penurunan PPh Badan ini sudah diusulkan menjadi bagian dari OMNIBUS TAX LAW, namun dirasa perlu untuk dipercepat guna memberikan insentif bagi wajib pajak. Penurunan tarif pajak sudah menjadi tren di regional dan memang Indonesia harus berkompetisi menawarkan skema perpajakan yang lebih menarik bagi investasi asing, salah satunya adalah tarif pajak yang kompetitif dibanding dengan negara tetangga.

B. Perlakuan Perpajakan Dalam Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ("PMSE"), biasanya dikenal dengan sebutan Perlakuan Perpajakan atas Transaksi e-commerce. Pemerintah melalui PERPPU Nomor 1 ini menetapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penghasilan ("PPh") bagi pelaku PMSE yang terdiri dari (i) Pedagang Luar Negeri (ii) Penyedia Jasa Luar Negeri, (iii) Penyelenggara PMSE Luar Negeri, dan (iv) Penyelenggara PMSE Dalam Negeri - yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

PMSE akan dikenakan PPN, di mana PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh keempat pelaku PMSE tersebut. Sedangkan pengenaan PPh akan dilakukan melalui tes apakah ada Kehadiran Ekonomi Signifikan yang akan diukur melalui beberapa parameter seperti, Peredaran Bruto group, Jumlah penjualan di Indonesia, dan Pengguna aktif media digital di Indonesia.

Pengenaan Pajak atas PMSE tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan dan juga Peraturan Pemerintah.

Ia menilai pemajakan atas transaksi e-commerce dari wajib pajak luar negeri (WPDN) bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, namun juga diseluruh dunia.

Negara-negara OECD melalui inisiatif Base Erosion and Profit Shifting ("BEPS") sudah meluncurkan usulan untuk melakukan terobosan pengenaan pajak atas transaksi ini yang disebut BEPS Action 1 - Taxation of Digital Economy.

Bagaimana penerapan pajak e-commerce di negara lain? Buka halaman selanjutnya>>>

Selanjutnya
Halaman
1 2 3