.webp)
Berdasarkan catatan pemerintah, potensi peningkatan angka kemiskinan di Pulau Jawa pada skenario sangat berat sekitar 2,13 juta orang, sedangkan skenario berat sekitar 0,64 juta orang. Sedangkan di Sumatera untuk skenario sangat berat sekitar 0,85 juta orang, dan skenario berat 0,28 juta orang.
Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara untuk skenario sangat bera sekitar 0,25 juta orang, dan skenario berat 0,07 juta orang. Sementara di Sulawesi untuk skenario sangat berat sekitar 0,24 juta orang dan skenario berat 0,07 juta orang. Lalu di Kalimantan untuk skenario sangat berat sekitar 0,18 juta orang dan skenario berat 0,06 juta orang. Terakhir di Maluku dan Papua untuk skenario sangat berat sekitar 0,13 juta orang dan berat sekitar 0,04 juta orang.
"Paling berat di Jawa sebab epicentrum COVID memang paling berat di Jawa. Bukan berarti daerah lain nggak dapat dampak yang berat, Sumatera berat," ujar Putut.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Putut mengungkapkan dibutuhkan terobosan kebijakan salah satunya melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)dalam menangani COVID-19. Antara lain penyesuaian alokasi TKDD melalui Perpres 54 Tahun 2020 untuk dialihkan pada penanganan Corona secara terpusat.
Selanjutnya, dikatakan Putut dengan refocusing TKDD agar digunakan untuk penanganan COVID-19, dan rasionalisasi belanja APBD Tahun 2020 agar fokus pada penanganan COVID-19.
"Pemerintah telah berupaya dengan berbagai rancangan strategi dan kebijakan, dan yang terkait kebijakan keuangan salah satunya anggaran untuk kesehatan, penanganan kesehatan, penanganan COVID. Bansos ratusan triliun, penanganan perlindungan daya beli ratusan triliun," ungkapnya.
(hek/hns)
