Koperasi Usul Alokasi Dana Rp 500 M di PEN Dikaji Ulang

Aulia Damayanti - detikFinance
Rabu, 03 Jun 2020 13:53 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Foto: grandyos zafna
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menetapkan kebijakan tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program yang diatur sesuai PP nomor 23 tahun 2020 itu menambah dana PEN jadi Rp 641 triliun dari sebelumnya Rp 405 triliun.

Praktisi koperasi menyayangkan alokasi dana bagi koperasi yang hanya Rp 500 miliar dan hanya berbentuk subsidi bunga.

Menurutnya, jika dana tersebut dibagi ke 126.000 unit koperasi yang terdata saat ini, maka masing-masing koperasi hanya akan menerima Rp 4 juta saja.

Selain itu, subsidi bunga untuk pelaku UMKM juga dinilai belum cukup. Saat ini tercatat total 22 juta pelaku UMKM yang jadi anggota koperasi, jika dananya dibagi rata maka setiap pelaku usaha kebagian sekitar Rp 5.000 sebagai subsidi bunga.

"Koperasi selama ini jadi wadah pelaku UMKM dan pekerja informal yang totalnya 130 juta orang dan kenyataannya 80% nya non bankable, jadi tak dapat dijangkau bank. Jadi tidak semua tersentuh oleh perbankan," kata Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia Frans Meroga Panggabean, Rabu (3/6/2020).

Gerakan koperasi mendesak pemerintah agar alokasi dana bagi koperasi dalam PEN ditinjau ulang. Serta peruntukkan paling dibutuhkan adalah stimulus penguatan likuiditas.


Karena menuju masa new normal ini pelaku UMKM butuh penguatan modal untuk memulai kembali kegiatan usahanya.

Frans menilai ekonomi kerakyatan mampu jadi buffer guna hindari resesi pasca pandemi dan mengulangi sejarah krisis 1998. Porsi konsumsi rumah tangga mencapai 60% dari PDB, jadi menurutnya pertahankan daya beli rakyat adalah strategi utama hindari resesi.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Pemerintah Realisasikan 36,6% Anggaran Program Pemulihan Ekonomi "
[Gambas:Video 20detik]