.webp)
Pengelola pusat perbelanjaan mau membuka lagi mal jika pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir. Namun, hingga kini Pemprov DKI Jakarta masih belum memutuskan apakah PSBB yang sudah sampai ke jilid III akan diperpanjang atau tidak.
Lalu, sebetulnya kapan sih mal akan dibuka kembali?
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait status PSBB. Dia menegaskan tidak akan membuka mal tanpa seizin Anies.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu rencana aja. Kita itu mau buka kalau sudah ada izin dari gubernur. Kami masih tunggu tanggal 4 kan PSBB mau diperpanjang apa nggak," jelas Stefanus saat dihubungi detikcom, Rabu (3/6/2020).
Sebelumnya, pihak APBBI DKI Jakarta sendiri pernah merilis daftar mal yang akan dibuka. Mereka mengatakan mal akan dibuka per tanggal 5 dan 8 Juni, tanggal itu dipilih sesuai dengan selesainya PSBB jilid III pada tanggal 4 Juni.
Namun Stefanus menyebut rencana pembukaan itu belum tentu terjadi. Yang jelas dia menegaskan kembali bahwa pengelola mal akan membuka kembali mal dengan catatan Anies sudah mengizinkan untuk membuka mal.
"Jadi belum tentu buka, tergantung gubernurnya aja ya, kemungkinan memang ada kalau PSBB nggak diperpanjang dan ada izinnya gubernur," kata Stefanus.
"Izin Gubernur itu yang penting," tegasnya.
Berlanjut di halaman berikutnya.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto sebelumnya memastikan mal akan kembali dibuka pada bulan Juni. Dalam pembukaan mal kembali ini, Kemendag telah menyiapkan standar yang harus diterapkan di dalam mal.
"Tetap, bulan Juni ini pasti," ungkap Agus di kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (29/5/2020).
Menurut Agus, yang paling penting dalam pembukaan mal ini adalah ketentuan masing-masing pemerintah daerah (pemda). Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemda yang akan membuka kembali mal-mal di wilayahnya masing-masing.
"Beberapa Pemda ini kita bersinergi. Ini kita komunikasikan terus. Mereka juga minta bagaimana protokol yang tepat, ini dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB. Ini sinergi, dan keluarnya nanti 1 pintu," jelas Agus.
(ara/ara)
