Sederet Alasan Pemerintah Terapkan New Normal

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan sejumlah alasan Indonesia perlu menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Salah satu yang menjadi pertimbangan ialah terkait dampak pandemi ini terhadap ekonomi yang dianggap sudah begitu mengkhawatirkan. Sehingga bila tak segera diterapkan akan ada lebih banyak pekerja yang menjadi korban.

"Kenapa kita butuh ini segara? Melihat angka indikator ekonomi kita sudah separah itu. Dan perlu diketahui pekerja di Indonesia itu 55-70 juta dari 133 juta itu adalah pekerja informal sehingga mereka ini yang paling terdampak di dalam COVID-19," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono Moegiarso dalam diskusi online Pactoc Connect, Rabu (3/6/2020).

Tak hanya itu, meningkatnya pengangguran sekaligus berkorelasi terhadap pergerakan konsumsi dalam negeri. Bila dibiarkan konsumsi yang biasanya menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa anjlok dan efeknya bisa memicu konflik sosial.

"Kemudian kita lihat kondisi ada sekian juta yang sudah di PHK dirumahkan, pendapatan turun, daya beli turun, tabungan mulai habis dan kemudian konsumsi kita juga harus menyesuaikan mulai turun. Jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan sosial," sambungnya.

Lalu, akibat selanjutnya, dikhawatirkan banyak masyarakat kelas menengah yang mendekati garis kemiskinan malah jatuh ke garis kemiskinan tersebut. Diprediksi angka kemiskinan bisa bertambah hingga menjadi 4,86 juta.

"Juga mulai perpindahan kelas sosial yang tadinya di middle kemudian turun," imbuhnya.

Bila situasi ini dibiarkan, Susiwijono mengaku negara tak akan sanggup terus-terusan memberikan bantuan sosial ke masyarakatnya mengingat kemampuan keuangan negara yang juga terbatas. Untuk itu, beberapa aktivitas ekonomi harus segera digenjot kembali demi mencegah ekonomi jatuh lebih dalam lagi.

"kita tau masyarakat kita tabungan akumulasi kekayaan asetnya untuk survive tergolong sangat kecil dan yang paling penting kemampuan negara sangat terbatas. Pemerintah mungkin tidak sanggup kalau harus dalam jangka waktu lama terus menerus membantu dalam bentuk bansos dan lain sebagainya. Karena itu pilihannya kita harus membuka beberapa aktivitas ekonomi secara bertahap," pungkasnya.

Buka halaman selanjutnya>>>