Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkap bahwa ternyata pencairan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah masih dalam proses. Pihaknya belum bisa memastikan kapan pencairan ini mulai dilakukan.
"(Masih) proses. Bentuknya bagaimana, berapa persen selama utang diberikan itu masih di proses," kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).
Total utang pemerintah kepada BUMN sebesar Rp 108,48 triliun. Lebih rinci, ke PT PLN (Persero) sebesar Rp 48,46 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp 40 triliun, BUMN Karya Rp 12,16 triliun, PT KAI (Persero) Rp 30 miliar, PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 6 triliun, PT Kimia Farma Rp 1 triliun, dan Perum Bulog Rp 56 miliar.
Tak hanya utang, Arya juga belum bisa memastikan kapan proses penyertaan modal negara (PMN) dan dana talangan yang semua totalnya Rp 152,15 triliun dapat diberikan kepada BUMN. Menurutnya, semua masih dalam proses tahapan yang sedang dilakukan pemerintah.
"PMN akan ditunggu, dana talangan juga lagi dinegosiasi dengan pihak ketiga berapa lama berutang dan berapa bunganya," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno mendorong agar pemerintah segera mencairkan utang-utang ke BUMN tersebut. Sebab jika tidak segera, maka perseroan dinilai akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efektif.
"Perlu ada fasilitasi percepatan agar PLN dan Pertamina betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai yang diharapkan," tandasnya.
Simak Video "7 Utang Pemerintah ke BUMN, Totalnya Capai Rp 108,48 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
