Pengusaha Minta Larangan Ekspor APD cs Dicabut

Trio Hamdani - detikFinance
Kamis, 11 Jun 2020 08:14 WIB
Pekerja membuat pakaian alat perlindungan diri (APD) tenaga medis di Pusat Industri Kecil, Penggilingan, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Pakaian APD tersebut dijual Rp45.000 untuk jenis pakaian sekali pakai dan Rp75.000 untuk pakaian yang bisa dicuci. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/ama.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Pelaku industri tekstil sedang dilema. Sebab alat pelindung diri (APD) buatan mereka tak terserap di pasar dalam negeri. Sementara mau ekspor pun masih dilarang. Padahal saat ini Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengaku surplus produksi APD.

"Data dan faktanya menunjukkan sebenarnya kita sudah surplus untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Sekretaris Eksekutif API Rizal Tanzil Rakhman saat dihubungi detikcom, Rabu (10/6/2020).

Dia menjelaskan tidak terserapnya APD buatan lokal di dalam negeri karena produk impor yang sudah dibeli masih ada. Jadi ketika APD impor masuk ke Indonesia, di saat yang sama industri dalam negeri sedang memproduksi barang tersebut.

"Artinya kebutuhan sekarang yang APD yang sekarang itu sebagian besar adalah dari impor. Nah ketika produk siap di dalam negeri, selesai barangnya, masih ada barang impornya. Jadi nggak terserap lah pasti (APD lokal)," ujarnya.

Sementara itu, belum ada kepastian apakah Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sudah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23 tahun 2020 tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker.

"Nah gitu, kan kasihan yang sudah produksi. Dan itu padahal bisa membantu cash flow pabrik," tambahnya.

Untuk itu, pihaknya berharap Permendag tersebut segera direvisi. Lanjut ke halaman berikutnya.



Simak Video "Permintaan Baju Hamzat di Boyolali Meningkat Akibat Lonjakan Kasus Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]