Dana Pilkada Rp 9 T Sudah Dibekukan, Tak Dipakai untuk Corona

Danang Sugianto - detikFinance
Rabu, 17 Jun 2020 18:20 WIB
Mendagri Tito Karnavian angkat bicara soal lockdown yang akhir-akhir ramai dibicarakan. Apalagi setelah beberapa daerah menerapkan local lockdown. Menurut Tito, bagaimana seharusnya kepala daerah bersikap dan mengambil kebijakan?
Mendagri Tito Karnavian/Foto: 20detik
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri memastikan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebesar Rp 9,1 triliun yang tersebar di seluruh APBD sudah dibekukan. Dana itu dipastikan untuk pelaksanaan pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan anggaran untuk pelaksanaan pilkada sebenarnya sudah tersebar di APBD 270 daerah sekitar Rp 15 triliun sejak 2019. Dari angka itu sudah digunakan sekitar 5 triliun.

"Jadi sekarang sisanya kurang lebih Rp 9,1 triliun yang sudah di-freeze," tuturnya dalam konferensi pers tentang bantuan sosial secara virtual di kantor presiden, Rabu (17/6/2020).

Sejak masuknya virus Corona atau COVID-19 ke Indonesia, KPU memang sudah memerintahkan untuk menunda tahapan pemilu pada akhir Maret lalu. Seiring dengan keputusan itu Kemendagri dan Kemenkeu langsung mengeluarkan peraturan untuk membekukan sisa dana pilkada tersebut di daerah.

Tito memastikan dana tersebut hingga saat ini masih utuh. Para pemerintah daerah tidak ada yang menyentuh dana tersebut untuk keperluan apapun, termasuk untuk penanganan wabah COVID-19.

"Kita mau mengantisipasi pilkada terlaksana di 2020 atau 2021 kita siapkan anggarannya dulu. Jangan sampai kita tidak tahu dinamika anggaran kita di 2021 seperti apa dan agenda politik ini harus berjalan. Karena 270 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya. Otomatis kita ingin agar kepala daerah yang memimpin adalah kepala daerah yang dipilih rakyat agar legitimasinya kuat, bukan Plt," tegasnya.

Tito melanjutkan, KPU sendiri per 15 Juni kemarin sudah menyatakan tahapan politik bisa dilanjutkan kembali. Untuk itu Kemendagri dan Kemenkeu sudah mengirimkan surat ke daerah bahwa sisa dana pilkada Rp 9,1 triliun sudah bisa dicairkan.

Untuk pelaksanaan pilkada sendiri akan mencontoh Korea Selatan. Para petugas TPS akan dibekali APD dan perlengkapan protokol kesehatan di lokasi pemilihan.

Untuk melaksanakan hal itu KPU dan Bawaslu sudah mengajukan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun. Selain untuk perlengkapan tersebut juga karena adanya tambahan TPS menjadi 304 ribu.

"Rp 5,1 triliun ini akan dipenuhi Kementerian Keuangan. Sementara yang sudah dieksekusi Rp 1,02 triliun," terangnya.



Simak Video "Mendagri Minta Pemda Segera Salurkan Anggaran Keamanan Pilkada"
[Gambas:Video 20detik]
(das/ara)