Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengungkap ada masyarakat yang sebetulnya tidak miskin tetapi dapat bantuan sosial (bansos). Sedangkan yang sebenarnya miskin malah tidak dapat.
Hal itu bisa terjadi karena data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih berantakan. Muhadjir menyebut ada 20 juta nama yang belum sinkron.
"Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian yang nanti akan dijadikan sasaran (bansos). Ada data yang berstatus inclusion error dan exclusion error yaitu orang miskin yang belum termasuk tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin tapi selama ini menerima DTKS akibat perubahan status sosialnya mungkin," kata Muhadjir melalui konferensi pers, Rabu (17/6/2020).
Untuk itu, dirinya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membenahi permasalahan tersebut. Nantinya yang miskin akan dimasukkan ke DTKS dan yang dianggap mampu akan dikeluarkan.
"Perapian DTKS ini akan sangat terkait dengan tugas atau tanggung jawab wewenang dari Kemendagri karena terkait langsung dengan di daerah masing-masing," ucapnya.
Muhadjir menyebut ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam penyaluran bansos. Di antaranya masalah percepatan pemenuhan penerima manfaat dan percepatan penyaluran khususnya di wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat.
"Untuk evaluasi Juni 2020, progres penyaluran baik reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki. Provinsi yang perlu dilakukan percepatan penyaluran sembako adalah Papua Barat dan Papua, yang ini kira-kira kebijakan seperti apa untuk 2 provinsi ini. Kemudian percepatan BST (bantuan sosial tunai) di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat," imbuhnya.
Simak Video "Menko PMK Tegur Keras Anies Gegara Data Bansos"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
