Marak PHK Semasa Pandemi, Klaim JHT BPJAMSOSTEK Meningkat 61%

Faidah Umu Sofuroh - detikFinance
Kamis, 25 Jun 2020 14:12 WIB
BPJamsostek
Foto: dok BPJAMSOSTEK
Depok -

Selama masa pandemi COVID-19, dunia usaha menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup parah. Kondisi ini membuat banyak perusahaan terpaksa memberhentikan tenaga kerjanya alias di PHK. Berdasarkan data kementerian Tenaga Kerja, sejauh ini, ada 1,7 juta pekerja formal maupun informal terkena imbas pandemi virus Corona.

Gelombang PHK yang kian meningkat berimbas pada kenaikan jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) BPJAMSOSTEK. Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto mengatakan pada Juni 2020 ini, kasus klaim JHT sudah mencapai 200 ribu kasus, angka ini meningkat 61% dari tahun sebelumnya.

"Sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 dari Januari itu sudah mencapai 1,038 juta kasus. Untuk bulan Juni 2020 mencapai angka 200 ribu atau meningkat 61% dari tahun 2019," katanya di Kantor BPJAMSOSTEK Cabang Depok, Kamis (25/6/2020).

Ia melanjutkan bagi para peserta BPJAMSOSTEK yang baru saja terkena PHK hanya bisa mencairkan dana JHT setelah satu bulan masa tunggu. Jadi, jika karyawan ter-PHK pada Mei 2020 dan mengajukan pada bulan yang sama, maka pencairan dana baru bisa diterima pada Juni 2020 atau satu bulan setelahnya.

Tenggang waktu tersebut, lanjutnya, untuk menyelesaikan proses administrasi baik di BPJAMSOSTEK maupun di perusahaan tempat peserta bekerja.

"Jadi kita lihat memang terjadi ada trend peningkatan (PHK), karena kita tahu untuk JHT hanya bisa dicairkan setelah masa tunggu satu bulan dari berhenti pekerja," jelasnya.

Untuk menangani gelombang PHK ini, BPJAMSOSTEK telah menyiapkan infrastruktur berupa layanan tanpa kontak fisik (Lapak Asik) di seluruh kantor cabang BPJAMSOSTEK di seluruh Indonesia. Lapak Asik ini akan dipisahkan menjadi 3 kanal yaitu online, offline dan kolektif.

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida, yang pada saat bersamaan meninjau layanan BPJAMSOSTEK di kantor cabang Depok mengatakan, lonjakan klaim JHT ini sangat memprihatinkan. Sebab, semakin banyak orang yang klaim JHT itu berarti kondisi perekonomian Indonesia semakin buruk.

"Saya sebenarnya tidak ingin melihat BPJS Ketenagakerjaan ini terlalu banyak bekerja melayani orang. Kenapa? Kalau banyak melayani orang itu berarti ekonomi kita semakin memburuk. banyak orang yang klaim JHT itu artinya banyak orang yang berhenti kerja harus mengurus uang yang telah disimpannya selama dia bekerja," ujarnya.

Namun ia tetap mengapresiasi langkah BPJAMSOSTEK yang sigap melayani kebutuhan masyarakat dalam proses klaim JHT ini. Ia mengatakan one to many adalah sistem yang baru pertama kali dilihatnya. Ia berharap kantor-kantor yang memiliki karakteristik pekerjaan yang sama bisa mengadopsi sistem ini.

"Saya apresiasi karena one to many ini baru pertama kali saya lihat di Indonesia. Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan ini saya kira akan sangat praktis sekali ketika dikerjakan di rumah sehingga bisa terukur kinerja dan produktivitasnya juga terukur. Oleh karena itu ini patut untuk dipublikasikan sebagai salah satu metodologi sebagai salah satu pelayanan. Sehingga kantor-kantor lain yang memiliki karakter kerja yang sama itu bisa mengadopsi metode atau teknologi yang dimiliki Pak Agus ini," pungkasnya.



Simak Video "BPJAMSOSTEK Pecahkan Rekor Muri Marathon Terbanyak Kaum Difabel"
[Gambas:Video 20detik]
(ega/ara)