.webp)
Komisi IV DPR RI prihatin pada Perum Bulog atas penugasan menyerap cadangan beras pemerintah (CBP). Di semester I-2020 ini, Perum Bulog ditugaskan menyerap CBP dan mempertahankan posisi stok 1,4 juta ton di gudangnya.
Menurut anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka dari fraksi Demokrat, posisi Bulog sangat memprihatinkan pasalnya harus terus menyerap beras dari petani, namun sulit untuk menyalurkan atau menjualnya ke pasar-pasar.
Sementara, beras yang dibeli Bulog dari petani menggunakan dana pinjaman dari bank yang menggunakan bunga komersil. Menurutnya, jika hal ini terus terjadi maka Bulog terancam kehilangan kemampuan untuk menyerap beras petani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa Bulog dibuat seperti ini? Utamanya pada saat panen tidak mampu membeli hasil panen petani," kata Suhardi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, Kamis (25/6/2020).
Ia mencontohkan, ketika ia hendak membeli 32 ton beras dari Divre Bulog di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pasokan yang tersedia hanya 25 ton. Menurutnya, hal ini menunjukkan rendahnya kemampuan Bulog secara finansial untuk menyerap beras dari petani lebih banyak.
"Bulog hanya mampu mengirimkan 25 ton, saya beli dengan harga Rp 12.500/kg sesuai dengan HET. Sedangkan kebutuhan saya untuk dibagi ke masyarakat 32 ton, saya beli di luar sisanya. Itu menunjukkan memang saat ini sangat lemah kondisi Bulog," terang dia.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dari fraksi PKS mengatakan, sistem manajemen keuangan atau tata kelola koperasi di Bulog menjadi berat sebelah. Pasalnya, Bulog terus berupaya menyerap CBP tanpa bantuan dana talangan langsung dari pemerintah.
"Bulog itu di dalam koperasinya jadi jomplang, tidak seimbang. Antara penugasan membeli, disuruh membeli terus, tapi tidak ditugaskan untuk menyalurkan. Saya memandang kalau persoalan kebijakan dasar ini tidak diselesaikan, saya menduga ke depannya Bulog punya problem terus," jelasnya.
Selain itu, jika Bulog sulit menyalurkan beras ke pasar maka ancaman stok berlebih semakin nyata. Ia mengkhawatirkan, kondisi itu bisa menyebabkan beras kian turun kualitasnya dan merugikan negara.
"Kalau terjadi over stock yang rugi bukan hanya Bulog, karena itu adalah uang negara, ya yang dirugikan negara dan rakyat, bangsa secara keseluruhan," pungkas Hermanto.
(ara/ara)
