5 Sektor Usaha yang Paling Banyak Nikmati Insentif Pajak

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 27 Jun 2020 06:30 WIB
Petugas pajak melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (13/3/2020). Pemerintah secara resmi mengumumkan akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atau pajak gaji karyawan dibawah 16 juta per bulan yang akan berlaku pada April 2020.  ANTARA FOTO/Anindira Kintara/Lmo/aww.
Ilustrasi pajak/Foto: ANTARA FOTO/Anindira Kintara
Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan bantuan alias insentif kepada wajib pajak (WP) baik orang pribadi (OP) maupun badan atau usaha. Khusus sektor usaha, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan ada lima sektor yang banyak menerima insentif pajak demi menjaga kelangsungan operasi di tengah serangan COVID-19.

Kelima sektor itu adalah perdagangan, industri, jasa perusahaan, jasa lainnya serta akomodasi, dan makan/minum.

"Lima sektor yang paling banyak menerima insentif fiskal akibat COVID-19 yaitu perdagangan, industri, jasa perusahaan yaitu jasa profesional seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, teknik sipil, periklanan. Jasa lainnya terkait persewaan, jasa agen perjalanan, jasa tenaga kerja, jasa keamanan. Terakhir berkaitan sektor akomodasi, makanan dan minuman" kata dia dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan yang dikutip, Jumat (26/6/2020).

Pemberian bantuan insentif ini lantaran pemerintah sudah menambah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/2020.


Adapun bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintah terkait dunia usaha ada lima yaitu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%, pengembalian pendahuluan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar.

Mengenai jumlah pemohon, DJP mencatat ada 389.546 WP yang mengajukan permohonan mendapat bantuan berupa insentif pajak. Dari data tersebut, yang diterima untuk insentif PPh pasal 21 sebesar 105.759, untuk PPh pasal 22 Impor sebesar 8.994 WP, PPh Final Ps 23 UKM sebesar 197.735 WP dan PPh pasal 25 sebesar 48.330 WP.

Bagi WP yang usulannya tidak diterima, dikatakan Ihsan karena bidang usahanya tidak sesuai KLU yang sudah ditetapkan, atau tidak memenuhi kriteria PMK 44 serta SPT Tahunan 2018 belum disampaikan sebagai basis menentukan KLU.



Simak Video "Asyik! Anies Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Listrik di Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)