Pemerintah Putar Otak Redam Dampak Ngeri Corona ke Ekonomi

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 27 Jun 2020 15:15 WIB
Perdagangan saham tahunan 2019 resmi ditutup. Seremonial penutupan perdagangan saham itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Foto: Grandyos Zafna: Menkeu Sri Mulyani Indrawati
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang menahan dampak Corona agar tidak terlalu dalam pada perekonomian nasional. Salah satu cara melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Sebagaimana kita tahu, beberapa lembaga internasional sudah merilis proyeksi ekonomi dunia, negara maju, dan berkembang seperti Indonesia. Lembaga itu adalah International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan OECD.

Dalam laporannya, mereka memproyeksikan ekonomi dunia tumbuh negatif di 2020, begitu pun dengan perekonomian negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

"Kalau kita lihat kontraksi terjadi begitu cepat dan begitu meluas, maka tantangan kita gimana cegah pembusukan itu atau meminimalkan dampak," kata Sri Mulyani dalam video conference, Sabtu (27/6/2020).


Pemerintah, kata Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program PEN. Program tersebut menyasar pada beberapa sektor prioritas yang bisa mendorong laju ekonomi nasional.

Jika dirinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku pemulihan ekonomi nasional tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan bantuan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta masyarakat itu sendiri.

"Ini tentu suatu salah satu penyangga luar biasa penting. Tapi kami nggak bisa tangani sendiri. Otoritas moneter dan keuangan lain juga harus ikut kontribusi karena ini suatu dampak yang sangat luar biasa," ungkapnya.



Simak Video "Pemerintah Akan Tunda Iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Akhir 2020"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/hns)