.webp)
Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program itu disediakan untuk mengatasi dampak COVID-19 yang berlangsung sejak awal Maret hingga sekarang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran PEN masih terkendala di bagian teknis seperti verifikasi data. Dia mencontohkan insentif sektor kesehatan yang dialokasikan Rp 87,55 triliun.
Realisasinya baru 4,68% atau sekitar 95% belum tersalurkan kepada penerima.
"Makanya, masih muncul permasalahan, kenapa tenaga kesehatan belum mendapatkan kompensasi, padahal APBN-nya sudah diberikan alokasi. Ini karena masalah verifikasi," kata Sri Mulyani dalam video conference, Sabtu (27/7/2020).
Asal tahu saja, anggaran PEN yang mencapai Rp 695,2 triliun ini dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda sebesar Rp 106,11 triliun.
Mengenai realisasi program perlindungan sosial alias bansos, Sri Mulyani menyebut baru terealisasi 34,06% atau setara Rp 69,44 triliun hingga saat ini. Hal ini akan terus ditingkatkan kinerjanya dengan melalui koordinasi pusat dan daerah.
"Kementerian sosial bersama pemda akan terus melakukan koordinasi," kata Sri Mulyani.
Langsung klik halaman selanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Realisasi insentif dunia usaha dalam hal ini keringanan pajak, baru mencapai 10,14% atau Rp 12,30 triliun dari total anggaran, sehingga penerimaan insentif belum optimal.
Insentif pembiayaan UMKM baru mencapai 22,74% atau setara Rp 34,24 triliun dari yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 123,46 triliun. Tingginya realisasi sektor ini karena pemerintah baru menempatkan dana Rp 30 triliun di bank BUMN.
Sementara pembiayaan korporasi, Sri Mulyani bilang realisasinya masih nihil alias 0%. Hal itu dikarenakan pemerintah masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung dari sisi operasionalisasi.
Terakhir, untuk insentif sektoral kementerian/lembaga (k/L) serta pemda baru mencapai 4,01% atau setara dengan Rp 4,25 triliun. Hal ini menyusul masih banyaknya pemerintah daerah yang belum merampungkan revisi APBD.
Dengan demikian, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan secara umum insentif fiskal untuk penanganan Corona dan PEN harus lebih ditingkatkan lagi kinernya. Salah satunya melalui perbaikan regulasi yang cepat.
"Perlu upaya percepatan penyelesaian regulasi dan adminsitrasi," ungkapnya.
(hek/hns)
