Anggota DPR ke Buwas: Panjenengan Sama Mendag Ada Masalah Apa?

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mempertanyakan realisasi impor gula dari Perum Bulog yang dinilainya berjalan lambat. Hal itu disampaikan Mufti dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas).

Mufti mempertanyakan Bulog yang berstatus BUMN justru lama dalam memperoleh izin impor gula yang tujuannya untuk stabilisasi lonjakan harga yang sudah terasa sejak Februari 2020, dan memuncak di April-Mei 2020.

"Ini penugasan negara tapi kenapa Bapak lebih lambat? Kok dapat izinnya lebih lambat dari swasta, kenapa? Apa jangan-jangan karena swasta lebih menguntungkan atau bagaimana?" tanya Mufti kepada Buwas di dalam ruang rapat Komisi VI, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Mufti pun mempertanyakan hubungan antara Buwas dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto terkait persoalan gula ini.

"Sebenarnya panjenengan sama Mendag ada masalah apa? Kita perlu penjelasan di sini. Nah ke depan bagaimana? Apa sudah clear? Karena Bulog ini sebagai topang utama pangan kita. Nah kalau kondisi seperti ini harus diselesaikan, Bapak harus tegas. Disampaikan saja di sini masalahnya apa biar kita carikan solusi sama-sama," kata politikus PDI-P itu.

Menjawab pertanyaan itu, Buwas mengatakan selama memproses perizinan memang pihaknya menemukan hambatan. Namun, ia meminta Mufti untun menanyakannya langsung ke pihak Agus.

"Saya kira yang bisa jawab mungkin dari pihak Mendag, Pak karena kami terus terang berusaha untuk percepatan karena ini penugasan. Tapi ya ada persyaratan-persyaratan yang memang beberapa menghambat kita. Artinya kita nggak bisa eksis untuk percepatan," jawab Buwas.

Klik halaman selanjutnya.

Lalu, Mufti menanyakan lagi persyaratan apa saja yang menghambat Bulog memperoleh izin impor gula. Namun, Buwas enggan menjawab secara rinci.

"Artinya kami kan selalu penugasan melalui keputusan rakortas. Jadi kalau sudah putus seharusnya sudah tidak ada pertanyaan lain kecuali kita diberikan peluang untuk segera administrasinya sselesai. Tapi faktanya kan

bolak-balik, bolak balik. Nah ini yang kami juga tidak tahu permasalahan pokoknya apa," jelas Buwas.

Tak hanya itu, menurut Buwas ketika sudah mendapatkan izin impor, kuota yang diberikan selalu jauh dari angka kebutuhan.

"Kami ini bukan cari untung. Kami ingin percepat dan jumlah yang kami butuhkan juga kalah sama swasta. Maka seperti Bulog kadang-kadang kalau dikasih penugasan ibarat seperti menggarami air laut. Jdi butuhnya 50 ribu ton, hanya dikasih 10 ribu ton. Belum lagi prosedurnya sulit, nanti ibratnya dapatnya juga sulit ini yang jadi masalah," tutup Buwas. (hns/hns)