.webp)
Komisi V DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri yang membahas evaluasi sarana dan prasarana arus mudik dan balik Lebaran 2020.
Rapat tersebut berlangsung selama 3 jam 30 menit, mulai pukul 13.30 sampai 17.00 WIB. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono, dan Sekretaris Jenderal PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati. Basuki tidak hadir karena ada agenda lain bersama Presiden RI Joko Widodo.
Baca juga: Citilink Gratiskan Rapid Test, Ini Syaratnya |
Dari rapat tersebut, Komisi V DPR RI meminta Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Kakorlantas Polri untuk berkoordinasi mencegah penyebaran Corona khususnya di sarana dan pra sarana transportasi publik.
Permintaan itu tertuang dalam kesimpulan rapat sebagai berikut:
Pertama, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, Korlantas Polri, beserta seluruh operator, sarana dan prasarana transportasi nasional yang bekerja secara maksimal dalam pengendalian transportasi selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1441 Hijriah/2020, termasuk upaya-upaya pencegahan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang dalam penerapan di lapangan tetap memperhatikan saran dan masukan Komisi V DPR RI.
Kedua, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Korlantas Polri beserta operator, sarana dan prasarana transportasi nasional agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan transportasi di masa new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat termasuk di setiap simpul transportasi seperti bandara, terminal, pelabuhan, serta tempat istirahat dan pelayanan (rest area) guna mencegah penyebaran COVID-19.
(dna/dna)
