Teten Buka Suara soal Survei 53% Warga Sulit Urus Izin untuk UKM

Soraya Novika - detikFinance
Kamis, 02 Jul 2020 10:35 WIB
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki/Foto: Kemenkop UKM
Jakarta -

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil survei nasionalnya terkait izin untuk mendirikan usaha kecil menengah (UKM) beserta pengajuan modal usahanya. Menurut survei nasional SMRC, 53% warga menilai sulit mengurus izin untuk UKM, sementara 48% warga menilai UKM sulit mendapatkan modal usaha.

"Dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, pemerintah perlu serius membantu bangkitnya usaha di tingkat kecil dan menengah. Kalau memang benar RUU Cipta Kerja dirancang untuk membantu kemudahan izin dan modal usaha, RUU ini perlu segara dirampungkan," kata Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas dalam webinar rilis survei SMRC bertajuk 'RUU Cipta Kerja dan Ekonomi Pandemi: Opini Publik Nasional', Selasa (30/6/2020).

Survei dilakukan melalui wawancara per telepon pada 2003 responden di seluruh Indonesia dengan margin of error 2,2% pada 24-26 Juni 2020. Menurut survei SMRC, 53% warga menilai sulit mengurus izin untuk mendirikan UKM. Sedangkan yang menilai mudah ada 40% dari total responden. Adapun warga Indonesia yang pernah mengurus izin usaha itu sendiri sekitar 22% dari keseluruhan warga Indonesia.

Menteri Kemenkop UKM Teten Masduki menyambut baik survei tersebut. Akan tetapi, untuk masalah perizinan UKM, kata Teten, tidak berada di bawah kementeriannya. Kini, semua wewenang tersebut berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sebagian lainnya di BPOM dan pemerintah daerah.

"Urusan perijinan UMKM tidak berada di Kemenkop. Ada sebagian di pemerintah daerah, ada OSS di BKPM ada juga izin edar di BPOM," terang Teten kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).

Akan tetapi, pihaknya akan menindaklanjuti hasil survei tersebut sebagai evaluasi ke depannya. Agar Kemenkop UKM bisa memberi pendampingan kepada UMKM yang masih kesulitan mengurus izin usaha terutama yang berada di daerah.

"Kita akan tindaklanjuti hasil survei yang menemukan bahwa Pulau Kalimantan, Maluku-Papua, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara masuk kategori paling sulit mengakses perizinan, kita lakukan pendampingan lebih bersama pemerintah daerahnya," paparnya.

Terkait perizinan bagi kelompok petani, nelayan dan peternak yang mengaku paling sulit mendapatkan izin, menurut Teten, pihaknya pun sudah mengantisipasi hal tersebut.

"Hasil survei juga menyebut kelompok petani, nelayan, peternak adalah diantara kelompok masyarakat yang paling sulit mendapatkan perizinan. Ini sudah kita antisipasi dengan memberikan prioritas pembentukan. koperasi pangan di perdesaan," tambahnya.

Lalu, terkait pembiayaan, Teten bilang, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar tiap UMKM mudah mengakses modal yang dibutuhkan.

"Kami telah sinergikan hotline untuk masalah pembiayaan dengan bank pelaksana, juga turun ke pasar, koperasi dan pelaku UMKM untuk mengecek apakah penyaluran berjalan atau tidak, serta sinergi bersama Kementerian Lembaga (K/L) lainnya dan hal paling penting adalah memperkaya literasi pembiyaan UMKM," pungkasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Dapur Bersama Gojek Bikin Usaha Kecil Punya Cabang"
[Gambas:Video 20detik]