.webp)
Beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengembalikan wewenang pengawasan perbankan di Indonesia ke Bank Indonesia (BI). Selama ini kewenangan itu dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK.
Mendengar isu tersebut, pihak OJK buka suara. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengaku pihaknya belum mengetahui ada rencana tersebut. Dia juga enggan menanggapi lantaran belum ada sumber yang jelas dari kabar tersebut.
"Belum ada yang sampai ke saya informasinya. Karena dari berita-berita itu ketika saya tanya, sumber dan saya baca semuanya nggak menyampaikan sumber yang jelas. OJK fokus aja," ujarnya di gedung OJK, Jakarta, Kamis (2/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anto menegaskan, selama belum ada pernyataan yang jelas dari sumber terpercaya, OJK masih tetap bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan negara. Menurutnya jauh lebih penting mengurusi dampak yang ditimbulkan wabah COVID-19 ketimbang isu liar tersebut.
"Gini aja ya, OJK fokus dulu. Kita hanya fokus bagaimana tugas dan fungsi dan pokok OJK. Itu yang lebih penting dari berbagai hal itu yang harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan upaya penanganan COVID-19," tegasnya.
Sebelumnya Jokowi dikabarkan tengah mempertimbangkan mengembalikan peran itu ke BI karena ketidakpuasan akan kinerja OJK selama pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh dua orang sumber yang diberi pengarahan tentang masalah ini, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/7/2020).
OJK didirikan berdasarkan undang-undang tahun 2011 untuk mengawasi lembaga keuangan. OJK dibentuk dengan best practice dari struktur regulasi jasa keuangan Inggris saat itu. Sumber menyebutkan, Indonesia saat ini tengah melihat Prancis, yang memiliki otoritas administratif independen di bawah bank sentral yang mengawasi perbankan.
"BI sangat senang tentang ini. Tetapi akan ada tambahan untuk KPI (key performance indicator), akan diberitahu untuk tidak hanya menjaga mata uang dan inflasi, tetapi juga pengangguran," kata sumber.
(das/zlf)
