Jangan Salah Langkah! Ini Batas DPR dalam Urusan CSR BUMN

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Kamis, 02 Jul 2020 20:00 WIB
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Jakarta -

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengingatkan kepada BUMN agar berani tegas menolak pelibatan anggota DPR dalam penyaluran CSR, terutama jika pelibatan itu menjadi campur tangan yang berlebihan.

Hal ini mengingat baru-baru ini ada anggota DPR yang meminta keterlibatan BUMN dalam penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di daerahnya seperti dalam rapat Komisi VII DPR bersama Holding Tambang BUMN (MIND ID).

"Kalau tingkat campur tangan legislator sudah terlalu parah dalam pengurusan CSR BUMN, sebaiknya ditolak saja. Itu sudah melampaui batas kewenangan dan dianggap sudah intervensi urusan BUMN," kata Toto kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, dalam hal ini BUMN harus tegas menghindari konflik kepentingan dari para anggota DPR.

Menurutnya, jangan sampai program CSR mengikuti keinginan anggota DPR yang berlebihan. Apalagi jika CSR sampai harus dilandasi konflik kepentingan.

"Ujungnya ini harus ada ketegasan dari BUMN agar mereka bisa hindari konflik kepentingan. Kalau mereka bisa melakukan penyesuaian dan tidak mengikuti--dalam tanda kutip--kepentingan DPR, itu bisa berjalan dengan baik," kata Piter.



Simak Video "Deretan Relawan Jokowi yang Duduk di Kursi Komisaris BUMN"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)