Pak Pos Curhat Sengkarut Perusahaan dan Minta Dirut Dicopot

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 03 Jul 2020 16:08 WIB
PT Pos Indonesia (Persero) targetkan 5000 agen pos di Indonesia. Demi meningkatkan layanan pengiriman baik luar ataupun dalam negeri.
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pekerja PT Pos Indonesia (Persero) tergabung Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) bercerita terkait kondisi perusahaan, khususnya di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono.

Ketua Umum SPPI KB Akhmad Komarudin menjelaskan di masa awal kepemimpinan, pihaknya belum bisa melihat arah perubahan perusahaan. Pada tahun kedua, ia melihat indikasi pada tata kelola perusahaan yang kurang baik.

Hal itu terlihat dari pelepasan Bank Mantap dari Pos Indonesia. Padahal, kinerja Bank Mantap sedang baik

"Ketika ada penjualan aset Bank Mantap kami sudah mulai ini ada indikasi kurang tepat tata kelola perusahaan," katanya di Sekretariat SPPI KB Gedung Pos Ibukota, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Kemudian, yang menjadi tanda tanya adalah usai melepas Bank Mantap arus kas PT Pos Indonesia seret. Hal itu terlihat dari gaji karyawan yang sempat tertunda.

"Jadi rasanya itu ketika Februari berapa, waktu 2016 ya, gaji kita sempat tertunda sempat aksi juga," ujarnya.

Kondisi di internal perusahaan juga terpecah belah. Sebab, ada disparitas tunjangan yang lebar antara jabatan menengah atas dan menengah ke bawah.

"Tingkat manajerial terpecah belah karena tunjangan lebih besar menengah ke atas, tunjangan representasi yang disparitasnya tidak objektif, tidak adil. Di tingkat ke bawah itu jauhnya bisa sebesar 300%. Itu juga yang menjadikan terjadinya kegaduhan internal di tingkat manajerial," ujarnya.

Bukan hanya itu, serikat pekerja yang lama juga terbelah menjadi dua sampai sekarang. Dia bilang, puncaknya adalah saat pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang rencananya dicicil. Oleh SPPI KB ditolak dan kini sudah terbayarkan.

"Puncaknya kemarin waktu pembayaran THR dengan alasan COVID-19 terdampak segala macam THR diminta sepakati serikat pekerja dibayarkan bertahap. Kami waktu itu menolak 100%," terangnya.

Maka itu, pihaknya meminta agar pemegang saham mengganti direksi PT Pos Indonesia.

"Kami meminta penggantian direksi, dirut juga habis periode kami meminta pemegang saham betul-betul penggantian direksi berintegritas, akhlak yang baik, bisa memanajerial kordinasi komunikasi dengan perwakilan karyawan pekerja," ungkapnya.



Simak Video "Tolak PHK Sepihak, Pekerja Ambulans Demo Anies"
[Gambas:Video 20detik]
(acd/ara)