.webp)
2. Bukan Tupoksi Kementan
Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka dari fraksi Demokrat mempertanyakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kementan dalam mengembangkan produk eucalyptus tersebut. Menurutnya, produk-produk yang berkaitan dengan penanganan medis pandemi virus Corona (COVID-19) harusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Saya kira tidak bagus kalau Kemenkes yang mengungkapkan soal bibit padi baru. Ini, sama halnya saya kira kalau obat-obatan harus masuk dalam uji klinis, farmasi dan sebagainya, saya kira adalah tupoksi Kemenkes. Kalau Kemenkes yang mengungkapkan bahwa ini bernilai obat saya kira nilai percayanya sangat tinggi," kata Suhardi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
3. Jangan Pakai APBN
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari fraksi PDIP mengatakan proyek ini boleh dilanjutkan asal tidak menggunakan dana dari APBN.
"Tadi eucalyptus, tadi Pak Menteri seolah-olah menantang saya mau dilanjutkan atau tidak. Selama tidak memakai uang APBN yang tidak jelas, silakan. Tapi kalau pakai uang APBN saya tidak mau. Kalau nanti pakai uang APBN apa jadinya? Setelah gagal, yang kena siapa? Ya Pak Menteri dan saya," tegas Sudin.
Ia pun merespons baik rencana kerja sama Kementan dengan PT Eagle Indo Pharma (Cap Lang) untuk mengembangkan produk eucalyptus hingga diproduksi massal. Namun, ketika sudah produksi massal Sudin meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan kembali fokus pada tupoksinya yakni mengembangkan bibit untuk mendongkrak produktivitas pertanian.
"Kalau mau kerjasama dengan swasta silakan, monggo. Yang penting tidak mengganggu kinerja Litbang. Litbang yang harus dipahami adalah bagaimana memproduksi bibit yang baik. Mencari inovasi yang terbaru. Kalau bilang eucalyptus yang dipakai itu obat anti Corona, ya nggak semudah itu," kata Sudin.
(zlf/zlf)
