3 Kritik Pedas DPR ke Mentan soal Kalung 'Antivirus' Corona

Tim Detikcom - detikFinance
Selasa, 07 Jul 2020 17:26 WIB
Jajaran Kementerian Pertanian mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI. Dalam kesempatan itu Mentan Syahrul Yasin Limpo memakai kalung antivirus Corona.
Foto: Vadhia Lidyana
Jakarta -

Kalung 'antivirus' Corona masih jadi perbincangan hangat. Setelah beberapa hari belakangan kalung 'antivirus' ini menuai kritik dari masyarakat dan ahli kesehatan, kini giliran Dewan Perwakilan Rakyat yang melontarkan kritik.

Kritik tersebut datang saat Kementerian Pertanian melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI siang tadi. Dalam rapat itu, Mentan dan sejumlah pejabat Kementerian Pertanian kompak memakai kalung tersebut.

Berikut kritikan yang dilontarkan DPR RI soal kalung 'antivirus' Corona.

1. Diminta Tak Memakai

Anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar dari fraksi PDIP mengkritik Syahrul yang mengenakan kalung tersebut.

"Bapak memakai itu sekarang, mohon televisi itu jangan di-shoot itu. Nanti masyarakat jadi berlomba-lomba memakai itu karena menterinya memakai itu," kata Mindo di Gedung DPR RI, Jakarta.

Bahkan, Mindo meminta Syahrul untuk tidak memakai kalung itu apalagi disaksikan publik. Pasalnya, ia tak yakin kalung itu mampu 'membunuh' virus seperti apa yang diklaim Kementan.

"Padahal belum tahu kita ini. Jadi jangan dululah memakai itu ya," pinta Mindo kepada Syahrul.

2. Bukan Tupoksi Kementan

Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka dari fraksi Demokrat mempertanyakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kementan dalam mengembangkan produk eucalyptus tersebut. Menurutnya, produk-produk yang berkaitan dengan penanganan medis pandemi virus Corona (COVID-19) harusnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Saya kira tidak bagus kalau Kemenkes yang mengungkapkan soal bibit padi baru. Ini, sama halnya saya kira kalau obat-obatan harus masuk dalam uji klinis, farmasi dan sebagainya, saya kira adalah tupoksi Kemenkes. Kalau Kemenkes yang mengungkapkan bahwa ini bernilai obat saya kira nilai percayanya sangat tinggi," kata Suhardi.

3. Jangan Pakai APBN

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari fraksi PDIP mengatakan proyek ini boleh dilanjutkan asal tidak menggunakan dana dari APBN.

"Tadi eucalyptus, tadi Pak Menteri seolah-olah menantang saya mau dilanjutkan atau tidak. Selama tidak memakai uang APBN yang tidak jelas, silakan. Tapi kalau pakai uang APBN saya tidak mau. Kalau nanti pakai uang APBN apa jadinya? Setelah gagal, yang kena siapa? Ya Pak Menteri dan saya," tegas Sudin.

Ia pun merespons baik rencana kerja sama Kementan dengan PT Eagle Indo Pharma (Cap Lang) untuk mengembangkan produk eucalyptus hingga diproduksi massal. Namun, ketika sudah produksi massal Sudin meminta Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan kembali fokus pada tupoksinya yakni mengembangkan bibit untuk mendongkrak produktivitas pertanian.

"Kalau mau kerjasama dengan swasta silakan, monggo. Yang penting tidak mengganggu kinerja Litbang. Litbang yang harus dipahami adalah bagaimana memproduksi bibit yang baik. Mencari inovasi yang terbaru. Kalau bilang eucalyptus yang dipakai itu obat anti Corona, ya nggak semudah itu," kata Sudin.

(zlf/zlf)